Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Menjadi Fenomena setelah Pandemi Covid-19  

Mediabogor.co, BOGOR- Tunggakan iuran BPJS Kesehatan menjadi permasalahan utama yang sering ditemui di masyarakat Kota Bogor.
 
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani saat menggelar reses di Kelurahan Balumbang Jaya dan Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat pada Senin (12/9/22).
 
“Masih kita temui persoalan kebutuhan akan BPJS kesehatan yang terkendala dengan tunggakan. Ini menjadi fenomena setelah pandemi covid-19,” kata politisi yang akrabnya DPS.
 
Selain itu, kata DPS permasalahan masyarakat terkait BPJS Kesehatan adalah soal adminitrasi kelengkapan seperti KK dan NIK yang belum teraktifasi dan terupdate.
 
“Walaupun mereka sudah memiliki kartu BPJS, namun karena KK-nya belum teraktifasi sehingga mereka belum dapat menikmati fasilitas dari BPJS Kesehatan tersebut,” jelasnya.
 
Sehingga, menurutnya permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk mengedukasi warga agar mengetahui permasalahan ini.
 
“Kalau data tidak terupdate, artinya tidak tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), disinilah waktunya kita harus sama-sama untuk memberikan mengedukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
 
Selain persoalan BPJS Kesehatan, Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan banyak masyarakat yang mengadukan masalah turap yang belum diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
 
“Di Balumbang Jaya saya temui mengenai turap yang belum terselesaikan dengan baik. 
Di RW 12 sudah ada pengerjaan turap tapi kemudian ditinggal, sehingga warga khawatir akan kembali terjadi longsor kembali,” ujanya.
 
Untuk itu, dirinya meminta Pemkot Bogor untuk peduli terhadap warga. Sebab persoalan ini sudah temui oleh dirinya sejak tahun 2019 lalu.
 
“Saya juga sudah melaporkan kepada Walikota untuk menjadi perhatian dan PR bersama. Saya rasa ini masuk kedalam skala prioritas, karena memang ini belum terselesaikan dengan baik. PR kita masih banyak, saya minta Pemkot harus peka, karena Kota Bogor kan kota ramah keluarga dan kota ramah anak,” jelasnya.
 
Ia juga  meminta kepada Pemkot dalam menentukan titik pelaksanaan pembangunan harus sesuai kebutuhan masyarakat.
 
Sementara, salah satu warga, Ujang Haruman menuturkan kunjungan bu Devie sangat bermakna bagi warga RW 02 Kelurahan Sindangbarang. Sebab kata Ujang jarang ada  anggota dewan yang turun ke wilayah mendengar langsung aspirasi warga.
 
“Saat menyampaikan aspirasi, warga di sini banyak yang tidak dapat bantuan karena kesalahan data. Makanya kami menuangkan keluhan kepada Bu Devie,” imbuhnya.(nick)

Berita Terkait

Berikan Komentar