Sopian Ali Agam : Gerindra Belum Memastikan Wali Kota dan wakil Walikota Dari Partainya

mediabogor.com, Bogor – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor, Sopian Ali Agam mengatakan bahwa pihaknya akan mencalonkan kader internal pada Pilkada 2018 mendatang. Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah kadernya akan menduduki calon Walikota atau Wakil Walikota.

“Kalau masalah itu tergantung komunikasi dengan parpol lain, kami sejauh ini masih melihat perkembangan. Bila kader kami memungkinkan untuk menjadi calon F1, ya kami majukan. Tetapi bila peluangnya di F2, nggak masalah. Tapi Gerindra inginnya menjadi F1,” ujar Sopian usai menggelar tasyakuran HUT ke-9 Gerindra di Sekratariat DPC Gerindra di Bantarjati Kaum, Kecamatan Bogor Utara, Senin (6/2).

Kepada mediabogor.com, Sopian menegaskan bahwa Gerindra punya tujuh bakal calon walikota, yakni Ade Azkia, Zaenal Abidin, Jenal Mutaqin, HM Idris, Mahpudi Ismail, Agus Sudrajat, dan dirinya sendiri. “Nanti ketujuh nama itu akan dikerucutkan menjadi tiga nama yang akan diajukan ke DPP pada April mendatang,” ungkap Sopian.

Ketika disinggung mengenai rumor yang berhembus bahwa Gerindra akan kembali menggandeng Bima Arya Sugiarto pada Pilkada 2018. Sopian menegaskan, parpol besutan Prabowo Subianto itu mencari sosok pemimpin yang visioner dan bisa membawa Kota Bogor ke arah yang lebih baik lagi.

“Jadi bisa bergandengan dengan Bima, bisa juga berhadapan. Yang pasti sejauh ini kami sudah komunikasi dengan PAN dan PKS, selanjutnya komunikasi akan digencarkan dengan parpol lainnya. Bogor butuh pemimpin visioner,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata Sopian, di usia Gerindra yang sudah sembilan tahun, parpol berlambang garuda itu harus dapat tampil melawan kedzaliman. “Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan agama lain adalah aset NKRI, jangan sampai dihancurkan,” tegasnya.

Sopian menambahkan bahwa pada Pileg 2019 mendatang, Gerindra mentargetkan 12 kursi di legislatif. “Sekarang kan sudah enam, makanya kami geber terus dengan selalu turun ke masyarakat melalui program paradoks Indonesia untuk mengajak masyarakat melek. Negara kita kaya raya tetapi penduduknya miskin. Artinya ada kesalahan di elit politik dan penyimpangan pada UUD 1945,” pungkasnya. (AW).