Pengawasan DPRD Jabar di Babakan, Fetty Anggraenidini Dorong Infrastruktur dan Evaluasi Data Bansos

Mediabogor.co, ‎BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi VI, Fetty Anggraenidini, melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Aula Kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin 13 April 2026.
‎
‎Fetty menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan jalannya program-program pemerintah sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan yang telah dan akan digulirkan di wilayah tersebut.
‎
‎“Jadi hari ini adalah pengawasan pemerintahan di Kelurahan Babakan. Sekalian kami menginformasikan kepada masyarakat mengenai program-program yang sudah turun maupun yang akan dilaksanakan,” ujarnya.
‎
‎Ia menyebutkan, sejumlah program telah direalisasikan di Kelurahan Babakan, di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, pihaknya juga akan mendorong program melalui pokok pikiran (pokir) DPRD untuk pembangunan jalan pemukiman umum (JPU) serta jalan lingkungan yang direncanakan pada tahun anggaran 2027.
‎
‎Fetty berharap seluruh program tersebut dapat berjalan lancar dan terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa prioritas pembangunan di Kelurahan Babakan tidak jauh berbeda dengan wilayah lain, yakni mencakup isu stunting, pendidikan, kesehatan, serta persoalan perubahan desil yang belakangan banyak dikeluhkan warga.
‎
‎Menurutnya, perubahan desil sangat berpengaruh terhadap penerima bantuan sosial. Ia menilai kondisi di Kota Bogor memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain, sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat.
‎
‎“Kita akan coba dorong ke pusat, karena perubahan desil ini berdampak pada penerima bansos. Di Kota Bogor sendiri, kategori desil rendah sudah jarang ditemukan, berbeda dengan daerah lain yang masih banyak masyarakat dengan kondisi rumah belum layak,” jelasnya.
‎
‎Fetty menambahkan, sebagai kota penyangga ibu kota, Kota Bogor memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik sehingga kriteria penerima bantuan perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran.
‎
‎Sementara itu, Lurah Babakan, Andri, berharap adanya pengawalan dari anggota dewan dapat membantu percepatan realisasi program pembangunan di wilayahnya.
‎
‎“Pada dasarnya perencanaan sudah melalui musrenbang, namun dengan adanya pengawalan dari dewan tentu akan lebih mempercepat realisasi kegiatan di lapangan,” ujarnya.
‎
‎Ia menyampaikan, hingga saat ini tidak ada keluhan signifikan dari masyarakat. Namun, usulan yang kerap muncul dalam musrenbang adalah terkait perbaikan jalan setapak dan jalan berlubang.
‎
‎Terkait persoalan desil, Andri mengakui bahwa kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kelurahan Babakan, melainkan juga di wilayah lain. Menurutnya, adanya peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi salah satu faktor perubahan data penerima bantuan.
‎
‎“Sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan kini mengalami peningkatan ekonomi. Namun di sisi lain, ada keinginan untuk tetap mendapatkan bantuan, sehingga ini menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
‎
‎Ia berharap, melalui pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat, berbagai program pembangunan khususnya perbaikan infrastruktur seperti jalan setapak dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Babakan.
‎
‎”Mudah mudahan kita berharap adanya pengawasan dari DPRD Provinsi Jabar bisa mengawal khusus nya kaitan dengan bantauan jalan setapak di wilayah Kelurahan Babakan, ” pungkasnya.