Pemkot Bogor Lakukan Pertemuan Dengan Penyedia Jasa Transportasi Online

mediabogor.com, Bogor – Pemerintah Kota Bogor menanggapi serius keberadaan transportasi berbasis Online yang semakin membludak. Keseriusan itu terlihat dari pertemuan dengan para pelaku usaha penyedia jasa transportasi darat berbasis online diantaranya Gojek, Grab serta Uber yang berlangsung di Balaikota Bogor.

Tak ingin menyia – nyiakan pertemuan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, menguraikan beberapa kendala yang terjadi di lapangan terkait keberadaan transportasi berbasis online tersebut. Di antaranya adalah adanya Driver yang sering parkir sembarangan seperti di pedesterian, dibangku Jalan serta ada parkir di selter – selter bus.

Bima menuturkan, bahwa perencanaan pertemuan dengan perusahaan terkait penyedia jasa transportasi angkutan darat berbasis online ini memang sudah di rencanakan sejak lama. Hal ini dilakukan karena Pemkot beserta jajaran Muspida tidak ingin situasi dan kondisi Kota Bogor terjadi konflik internal seperti yang terjadi pada Kota lain. “Pemkot Bogor, memiliki rencana pengembangan transportasi dengan dimensi jangka panjang 20 tahun kedepan. Dan Kedepan transportasi publik akan jadi primadona. Kita sudah rencanakan pertemuan ini sudah sejak lama, tapi sangat sulit berkomunikasi dengan pihak bersangkutan, pertemuan saat ini baiknya kita gunakan semaksimal mungkin membahas keberadaan transportasi online, ” ujarya kepada awak media, Rabu (15/4).

Bima menjelaskan, pada program transportasi yang dijalankan tidak ada sangkut pautnya dengan ojek online. Namun, dirinya melihat perkembangan bisnis transportasi online berkembang secara masive. Oleh sebab itu, Pemkot Bogor meminta kepada para pembisnis transportasi harus mengikuti skema program Pemkot kedepan yang telah disusun. “Ini rencana pengembangan transportasi kedepan sudah disusun rapih dan detai, tahapan-tahapannya juga sudah dimulai, kami ingin di sesuaikan. Selama ini Transportasi publik di Kota itu buruk atau kata kasar saya busuk, sangat wajar kalau warga memilih transportasi online. Dan Konteksnya saat ini kami tidak mungkin melarang , namun konteknya saat ini ialah pengaturan terhadap ojek atau taksi online, “tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor ini juga membeberkan kendala yang akan dihadapi jika keberadaan transportasi online tidak di tata. Menurutnya, jika itu tidak segera di laksanakan pasti akan ada kesenjangan sosial dibidang pendapatan, kesemerawutan yang di timbulkan terutama motor, keberadaan pedestrian (trotoar) yang dipakai ngetem dan sebagainnya. Bima pun menanyakan kepada pihak perusahaan mengenai kebijakan yang diterapkan di lapangan untuk armada yang di operasikan. “Kami ingin tau kebijakan perusahaan itu seperti apa terhadap transportasi online yang seperti demikian, supaya kami bisa singkron, ” tanya Bima kepada perusahaan terkait penyedia jasa yang hadir pada audiensi.

Bima menambahkan, Pemkot Bogor sedang melakukan konsep untuk merumuskan aturan, pihaknya sudah menyepakati dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Pudji Hartanto Iskandar sesuai dengan percakapannya sebelumnya. Bahwa kebijakan peraturan mengenai transportasi akan berada di tangan Pemerintah Daerah. “Aturan yang akan dibuat yaitu pembatasan kuota, pembatasan jangkauan transportasi online dalam beroprasi, menetapkan ketentuan tarif dan kami ingin pastikan dari masing-masing perusahaan agar ada operator untuk dapat terkoordinasi dengan Pemkot. Itu yang ingin kami sampaikan
Kami ingin singkron dan bagaimana kebijakan dari ketiga pihak transportasi online, “ungkapnya

Menanggapi hal tersebut, Lead Public Affair Grab Indonesia, Nanu mengatakan, terus terang dalam proses perekrutan driver pada grab telah dilaksanakan proses seleksi. Namun, mendengar keluhan yang ada , itu pun menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dari penyedia jasa tentang disiplin berlalu lintas.

Mengenai parkir liar yang kerap dilakukan para driver ojek online,
Pihaknya mengusulkan kepada Pemkot Bogor untuk bekerja sama dengan pusat-pusat perbelanjaan agar driver bisa parkir pada tempat yang tersedia. “Kami sedang berkoordinasi jadi tidak menganggu arus lalu lintas yang ada. Ataupun jika ada Lahan kosong untuk di kelola bersama menjadi lahan parkir. Kemudian terkait kewenangan Daerah, kami mendukung , apapun itu kami akan mengikuti. Untuk sementara belum ada larang, kami siap di atur di bimbing dan dibina dari Muspida,” pungkasnya. (AW)