Pemkab Bogor Rancang Pengadaan Bus Listrik untuk Konektivitas Barat-Timur

Mediabogor.co, BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai memasukkan rencana pengembangan transportasi berbasis bus listrik dalam penyusunan anggaran 2027.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program transportasi tersebut telah masuk dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.

“Kebijakannya sudah ada, Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada kami, alokasikan slotnya sudah ada di KUA-PPAS dan kita masih menghitung skema pengadaannya, apakah menggunakan pola buy the service atau membeli armada sendiri,” ujar Ajat, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan sistem transportasi publik akan disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Pemkab Bogor terlebih dahulu melihat aktivitas serta daya tarik Cibinong sebagai salah satu pusat pergerakan warga.

Selain itu, pemerintah daerah turut mempertimbangkan keterhubungan transportasi dengan kawasan sekitar, termasuk akses menuju DKI Jakarta. Di dalam wilayah Kabupaten Bogor sendiri, koneksi barat-timur menjadi salah satu rute yang dinilai masih membutuhkan pengembangan.

“Yang sedang kita persiapkan memang barat ke timur, jadi barat ke timur itu yang sebenarnya belum ada makanya kita persiapkan,” jelasnya.

Rencana penggunaan bus listrik juga menjadi bagian dari langkah Pemkab Bogor dalam mengembangkan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Meski demikian, pemerintah daerah masih harus menghitung kemampuan anggaran karena pengadaan dan pengoperasian kendaraan listrik membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Kita ingin bertransformasi dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik yang lebih ramah lingkungan, tapi satu sisi biayanya besar,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah melakukan uji coba penggunaan bus listrik. Evaluasi terhadap hasil uji coba serta respons masyarakat nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan konsep transportasi publik yang akan diterapkan pada 2027.

Ajat menambahkan, rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan dapat mengalami perubahan hingga proses penyusunan RAPBD 2027. Meski demikian, pemerintah daerah telah mulai menyediakan ruang anggaran untuk mendukung pengembangan transportasi tersebut.