Isu Pertanian Jadi Topik Utama Reses DPRD Kabupaten Bogor di Kecamatan Sukaraja

Mediabogor.co, BOGOR – Mengembalikan fungsi lahan untuk sektor pertanian, menjadi salah satu ingin warga yang paling dominan, yang disampaikan masyarakat melalui kepala desa, pada acara Reses Masa Sidang II DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) I, di Kantor Kecamatan Sukaraja, Kamis (11/2).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim mengatakan, Kecamatan Sukaraja, merupakan salah satu sentra pertanian yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten Bogor. Tak heran, jika pengembalian fungsi lahan untuk sektor pertanian, menjadi hal yang banyak diinginkan masyarakat.

Meski begitu, ingin masyarakat tidak bisa begitu saja dipenuhi. Sebab, jika pengembalian fungsi lahan dilakukan, tentunya pemerintah juga meski memikirkan cara mengaliri lahan-lahan tersebut. “Saat kita ingin mewujudkan ini, tentunya kita harus memperbaiki saluran irigasi untuk mengaliri lahan-lahan. Karena seperti kita tahu, irigasi di sini belum cukup maksimal untuk mengaliri lahan,” katanya.

Meski begitu, DPRD Kabupaten Bogor tetap bakal mengawal ingin masyarakat tersebut. Terlebih, keinginan masyarakat ini sejalan dengan DPRD Kabupaten Bogor, yang ingin menggalakkan kembali sektor pertanian di Bumi Tegar Beriman.

“Masyarakat di sini ingin, agar sejumlah desa di Kecamatan Sukaraja dihidupkan kembali pertaniannya. Hal ini tentunya sejalan dengan kami, di mana kami ingin pertanian memang mesti jadi andalan di tengah pandemi covid-19 seperti ini. Maka dari itu kami akan dorong ingin masyarakat ini,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan, Sukaraja merupakan salah satu sentra pertanian di Kabupaten Bogor. Dia berharap, pembangunan massif di wilayah ini tidak mengganggu sektor pertanian, terutama di masa pandemi seperti saat ini.

“Reses kali ini kan untuk perencanaan pembangunan di 2022. Dari 17 program yang diusulkan dari Sukaraja, hanya tujuh yang sudah masuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 2020,” kata Rudy.

Rudy juga menyesalkan usulan pembangunan Bendung Cibanon tidak masuk SIPD 2020. Dia juga mengkhawatirkan lahan pertanian di wilayah tersebut tidak terbangun dan lahan tidak bisa teraliri air.

“Tapi tahun ini ada rehabilitasi irigasi di Desa Nagrak yang akan dikerjakan Dinas PUPR tahun depan. Tapi usulan ini masih mungkin untuk dianggarkan mengingat urgensinya dalam pemulihan ekonomi,” tutupnya. (Faisal)