DPRD Kota Bogor Dukung Sistem Ganjil Genap Untuk Menurunkan Mobilitas

Mediabogor.co, BOGOR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat mendukung sistem ganjil genap yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, untuk menurunkan Covid-19.

Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, ganjil genap secara umum menurunkan angka mobilitas, sehingga mampu menurunkan mobilitas masyarakat. Tapi dengan catatan kalau ada masyarakat yang tidak produktif harus ditahan.

“Pemerintah tetap fokus penanganan kesehatan. Tadi disampaikan di forum bansos tidak terangggarkan, termsusk WiFi untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diluncurkan tahun lalu, tidak dianggarkan 2021 karena menunggu aturan dari pusat,” kata dia, usai rapat dengan Pemkot Bogor dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor, Senin (22/02/2021).

“Kami menghormati regulasi yang sudah ada dan nanti di evaluasi, kami juga diberi ruang menampung masukan masyarakat. Kami hormati saja dan kita inginkan tidak ada pembedaan termasuk ketika ada situasi moge kemarin agar tidak menjadi polemik,” ujar dia.

“Memang kemarin kita tahu, ada kelonggaran pengawasan wahana wisata dan restoran kemarin the jungle water park juga sudah dilakukan penindakan,” jelasnya.

Karnain melanjutkan, setelah ditanya ke Satgas Covid-19 Kota Bogor, ada keterbatasan personil dan memang petugas fokus kepada pengawasan ganjil genap. Tapi memang, langkah kemarin sempat diberikan sanksi penutupan sementara merupakan hal yang tepat.

“Karena itu tata laksana penanganan perlu dikuatkan promosi dan sosialisasi. Masih ada masyarakat yang belum mengakui adanya Covid-19, lalu ada juga persoalan ketika harus melalui PCR dan konfirmasi masa tunggu membuat keresahan pasien. Kita tahu kan sampai dua hari menunggu nya bahkan lebih,” terang Karnain yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, pemberlakuan ganjil genap dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB ini dilakukan untuk menghidupkan geliat ekonomi, artinya yang bekerja dikecuali kan.

“Tadi juga dibahas bagaimana kami menyiapkan sekenario kedepan, semisal anggaran yang diperlukan. Lalu ada masukan untuk mengalokasikan Bansos, sekarang masih lebih fokus PPKM mikro dan vaksinasi,” bebernya. (Nick)