Cilendek Barat Genjot Aktivasi IKD, Warga Bisa Usulkan Bansos Lewat Ponsel

Mediabogor.co, BOGOR – Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, terus mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi dengan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).

Upaya tersebut disosialisasikan melalui kegiatan pemaparan program kerja di Aula Kelurahan Cilendek Barat, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, PWI Kota Bogor, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta insan pers.

Lurah Cilendek Barat, Otong Soekandar, mengatakan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama pihaknya. Menurut dia, aparatur kelurahan dituntut mampu menghadapi beragam karakter warga dengan tetap mengedepankan sikap profesional dan responsif.

“Sebagai pelayan masyarakat, kami senantiasa berani menghadapi berbagai karakter warga. Sekalipun ada dinamika atau emosi, kami tidak boleh terpancing. Kami tetap mengedepankan pelayanan prima,” ujar Otong.

Ia menjelaskan, Kelurahan Cilendek Barat memiliki wilayah seluas 174,8 hektare yang terbagi dalam 18 rukun warga (RW) dan 78 rukun tetangga (RT). Wilayah tersebut dihuni 21.130 jiwa, terdiri atas 10.572 laki-laki dan 10.558 perempuan, dengan total 6.960 kepala keluarga (KK).

Dengan jumlah penduduk tersebut, pihak kelurahan terus memperluas jangkauan pelayanan, terutama untuk membantu warga melakukan perekaman dan aktivasi IKD. Pelayanan tidak hanya dilakukan di kantor kelurahan, tetapi juga melalui metode jemput bola ke lingkungan permukiman.

Otong menyebut, petugas bahkan mendatangi warga hingga malam hari untuk memastikan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu tetap bisa memperoleh pelayanan.

“Kami lakukan jemput bola ke wilayah-wilayah. Bahkan seperti semalam, petugas kami melayani warga hingga pukul 24.00 WIB di RW 16. Ini bentuk niat kami membantu warga yang tidak memiliki waktu datang ke kantor kelurahan pada jam kerja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Bogor, Rully Hasanul Basri, menjelaskan bahwa Kota Bogor menjadi salah satu wilayah percontohan percepatan dan perluasan digitalisasi bantuan sosial.

Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas data penerima bansos agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Salah satu persoalan yang hendak ditangani adalah ketidaksesuaian data kependudukan, domisili, maupun informasi kepemilikan aset yang dapat memengaruhi penilaian kelayakan penerima bantuan.

“Transformasi dari KTP fisik ke IKD menjadi kunci. Melalui integrasi aplikasi Perlinsos, masyarakat kini bisa mengusulkan bansos secara mandiri dari smartphone masing-masing setelah melakukan aktivasi IKD melalui petugas,” terang Rully.

Ia menambahkan, warga yang telah mengaktifkan IKD dapat berperan sebagai Agen Perisai, yakni partisipan yang membantu mengusulkan masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk warga miskin, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas yang belum tersentuh program bansos.

Melalui sistem tersebut, proses pemeriksaan awal dilakukan secara digital. Rully menyebut hasil potensi kelayakan dapat diketahui dalam waktu singkat. Apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi untuk ditindaklanjuti.

Pemutakhiran data ini mencakup seluruh kelompok desil 1 hingga desil 10 dengan sasaran pembenahan basis data sekitar 1,16 juta jiwa penduduk Kota Bogor.

Pemerintah berharap integrasi IKD dan digitalisasi Perlinsos dapat menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat, transparan, dan mudah diperbarui. Dengan demikian, penyaluran bansos tahun anggaran 2027 diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.