Doni Maradona: APBD Harus Maksimal untuk Pendidikan dan Kesehatan

Mediabogor.co, BOGOR – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat, menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor harus dimaksimalkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, anggaran daerah yang cukup besar semestinya bisa memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar.

Di sektor pendidikan, Doni menyoroti masih banyaknya siswa yang belum bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Akibatnya, banyak yang harus bersekolah di swasta dengan biaya yang tidak sedikit.

“Kalau pendidikan, jumlah anak yang menempuh sekolah dari TK sampai SMA, SMK itu mungkin sekitar 1,5 juta. Nah yang ditanggung sama pemerintah itu, yang negeri, itu sekitar kalau tidak salah 400 ribuan. Maksimal kalau nggak salah 500, lu bisa cek di Dinas Pendidikan datanya. Artinya masih ada 1 juta siswa yang harus bersekolah ke swasta, dan kendalanya banyak yang putus di tengah jalan karena faktor biaya,” kata Doni, Selasa (30/6/2026).

Ia mengatakan, pemerintah daerah masih memiliki peluang untuk menambah jumlah siswa yang mendapat bantuan melalui APBD sehingga semakin banyak anak yang bisa bersekolah tanpa terkendala biaya.

“Nah bisa nggak kira-kira kita pemerintah misalnya dari 1 juta ini ditambahin lagi, dikurangin lagi. Supaya misalnya 100 ribu menjadi tanggung jawab pemerintah, jawaban gue bisa,” ujarnya.

Doni menyebut APBD Kabupaten Bogor tahun 2026 mencapai sekitar Rp11,3 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 20 persen dialokasikan untuk sektor pendidikan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau menurut Undang-Undang 1945 dia ada mandatory spendingnya harus 20 persen. Kalau 20 persen dari 11,3 triliun artinya itu ada sekitar 2,1 atau 2,2 triliun yang digunakan untuk membiayai dunia pendidikan. Baik itu untuk honor guru, kemudian untuk bangunan fisik, untuk yang lain-lain. Artinya dari anggaran dua ini bisa dipakai untuk menambah ke siswa-siswa yang bisa digratiskan,” jelasnya.

Selain itu, Doni juga menilai sektor kesehatan perlu mendapat perhatian lebih. Ia menyoroti jumlah rumah sakit milik pemerintah yang dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor.

“Kita boleh cek berapa sih jumlah rumah sakit pemerintah kita. Ada 4, ada 5, satu mati suri jatuhnya jadi puskesmas. Bagaimana 4 rumah sakit pemerintah harus melayani 6 juta masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas kesehatan berdampak pada pelayanan masyarakat. Ia menilai kondisi itu juga menjadi salah satu tantangan dalam penanganan berbagai persoalan kesehatan, termasuk ODGJ.

“Artinya kalau 6 juta dibagi 4 rumah sakit daerah, artinya 1 rumah sakit harus melayani sekitar 1,2 juta masyarakat. Sementara kita bisa cek rumah sakitnya berapa bed kapasitasnya. Paling maksimal kapasitas bednya rumah sakit misalnya RSUD paling 200-300 bed,” ucapnya.

Doni menegaskan, APBD yang bersumber dari pajak masyarakat harus benar-benar dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan.