243 PNS Diambil Sumpah, Bima Arya : Wajib Sering Turun ke Lapangan

243 PNS Diambil Sumpah, Bima Arya : Wajib Sering Turun ke Lapangan

Mediabogor.id, BOGOR- Sebanyak 243 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bogor diambil sumpahnya di Kampung Cikeas, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur pada Jum’at (13/11/20).

Dalam pengambilan sumpah tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya menyisipkan pesan agar 243 sering turun ke lapangan menyapa masyarakat karena sumber persoalan itu dilapangan bukan dikantor.

“Kalau memang ada diantara kalian yang bercita-cita menjadi Kepala Dinas (Kadis) bahkan Wali Kota Bogor, wajib sering turun ke lapangan karena persoalan itu adanya dilapangan,” kata Bima usai pengambilan sumpah.

Bima melanjutkan, contohnya kampung Cikeas ini, sebelumnya tidak tersentuh bahkan belum ada pejabat yang sering menyapa warganya disini.

“Tetapi sekarang setelah disentuh dan sering dikunjungi, menjadi suatu wilayah yang luar biasa,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik mengatakan, pengambil sumpah ini formasi tahun 2018 sebanyak 239 orang yang terbagi kedalam komposisi tenaga kesehatan, pendidikan dan strategis.

“Namun sumpah itu dilaksanakan tahun berikutnya tetapi karena Covid-19 baru bisa dilaksanakan bulan ini. Kemudian teman-teman alumni STPDN yang belum diambil sumpah, kami padukan disini total 239 orang ditambah empat 243 orang,” ungkap Taufik didampingi Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai, pada BKPSDM Kota Bogor Aries Hendardi.

Taufik melanjutkan, para PNS ini sudah melaksanakan tugas dan sudah menjadi PNS saat ini karena salah satu persyaratannya diangkat dan diambil janji serta sumpahnya sebagai PNS.

“Berdasarkan kondisi ideal, bahwa idela PNS itu sekitar 0,2 persen dari jumlah penduduk Kota Bogor. Kalau penduduk Kota Bogor satu juta penduduk dengan begitu idealnya sekitar 20 ribu PNS. Tapikan keterbatasan anggaran negara untuk menggaji belum bisa terpenuhi. Untuk yang pensiun pasti setiap bulan dan setiap tahun, angkanya 300 orang sampai 320 orang terutama teman-teman guru,” tambahnya.

Taufik menjelaskan, untuk formasi tahun 2019 kemarin terisi 294 dan baru selesai seleksi 2020. Sehingga kekurangan PNS ini menjadi permasalahan di berbagai wilayah bukan di Kota Bogor saja. Formasi saat ini kebijakan pusat lebih konsen ke teman-teman pendidikan dan kesehatan sehingga posisi ini mendominasi jadi masing-masing hampir 20 persen dari jumlah formasi yang ada setiap tahunnya.

“Ada 10 persen tenaga administrasi umum untuk kelurahan juga kecamatan. Tapi tenaga administrasi umum ini juga lebih spesifik ada perencanaan, umum, hukum dan teknik,” tuturnya.

Masih kata Taufik, tahun 2021 ini dinyatakan lulus 94 orang dan masih pemberkasan mungkin tahun 2021 akan digabungkan dengan tahun 2020 dengan usulan 600 formasi.

“Ini baru usulan kebijakan dari Menpan seperti apa, karena formasi itu awalnya diusulkan 1.000 orang sesuai kebutuhan Kota Bogor. Tapi kebijakan Menpan karena membagi formasi ke seluruh Indonesia, kementrian lembaga, sampai lembaga non departemen dan sebagainya,” imbuhnya. (Nick)