Tragedi “Local Boy”, IPW:Copot Kapolda Jabar

mediabogor.com, Jakarta – Diduga menerapkan kuota khusus 51 persen kepada putra daerah untuk mendaftar Taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Indonesia Police Watch (IPW) meminta Mabes Polri untuk memberhentikan Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan.

“Copot Kapolda Jawa Barat, umumkan hasil tim investigasi, umumkan hasil seleksi penerimaan Akpol dan tindak semua aparatur Polda Jabar yang menyebabkan kekisruhan,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Juli 2017, terkait kisruh penerimaan Polda Jawa Barat.

Menurut Neta, langkah itu harus dilakukan agar Mabes Polri dapat leluasa melakukan investigasi. Ia menilai selama ini sistem penerimaan Akpol sudah ditata Mabes Polri dengan baik. Di berbagai daerah, terutama di Polda Jabar pun tidak pernah ada masalah.

Neta memeprtanyakan di era Anton Charlian timbul masalah yang sangat memalukan Polri. Ia sangsi kenapa sampai keluar surat keputusan yang memberi prioritas bagi putra daerah. Menurut dia, surat keputusan itu sangat rasialis, intolerasi, diskriminatif, dan antikebhinekaan.

Neta menegaskan Polri menganut sistem kepolisian NKRI yaitu semua suku bisa masuk menjadi anggota Polri asal sesuai dengan tingkat prestasi yang ditentukan. Selain itu, semua anggota Polri, terutama lulusan Akpol harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia.

Kasus di Polda Jabar, Neta melanjutkan, tidak boleh terulang di lingkungan Polri. Selain sangat memalukan, kebijakan itu dinilai langkah mundur Polri. Untuk itu pihakya mendukung penuh langkah Mabes Polri mengambilalih kasus tersebut.

Neta menuturkan Mabes Polri tidak perlu takut dengan siapa pun. Apalagi pada figur-figur yang mencoba mengintervensi kasus ini. “Publik ada di belakang dan mendukung penuh Mabes Polri,” ujar dia.

Sementara, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan mengaku, sejak awal proses perekrutan calon anggota polisi tingkat Tamtama, Bintara, Akpol, hingga Sespim di Polda Jawa Barat, memang bermasalah.

“Memang di awal sudah ditemukan ada penyimpangan. Kita juga sudah menangkap beberapa orang yang terlibat ada anggota Polri dan calo. Makanya saya ingin bersih-bersih,” ujar Anton di Mapolda Jabar, Senin, 3 Juli 2017.

Anton mengatakan, permasalahan itu diketahui setelah tertangkapnya empat oknum panitia daerah yakni dua anggota Polda Jawa Barat, satu ASN (aparatur sipil negara) Polda Jabar, dan satu calo oleh Tim Saber Pungli yang melakukan pungutan kepada orang tua peserta. Menurut dia, dengan adanya pungli ini, sekitar 219 peserta yang seharusnya tidak lolos akibat berbagai kendala namun diluluskan.

(sumber:tempo.co)