Tidak Terserap Maksimal, Anggaran Samisade Masih Sisa Ratusan Miliar

Mediabogor.co, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor memprediksi anggaran program bantuan keuangan infrastruktur desa alias Samisade bakal menyisakan  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

 

“Feeling saya pasti ada SiLPA, kita berharap desa juga cepat memproses di lapangannya,” kata Kepala Bagian Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, Selasa (11/10/2022). 

 

Prediksi SiLPA itu, kata dia, karena waktu yang tinggal sedikit atau sisa tiga bulan kurang untuk mengerjakan proyek di desa-desa itu. 

 

“Ada yang mungkin triwulan II nya tidak melakukan (pengajuan pencairan) karena belum selesai tahap I nya karena alasan administratif, ataubalasan di lapangan karena musim hujan. Jika betonisasi kan kalau kena hujan resiko,” ungkapnya.  

 

Selain itu,  hingga saat ini anggaran Samisade belum juga dikucurkan karena masih banyak desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban Samisade 2021 dan mengajukan program Samisade di tahun 2022 ini. 

 

“Itu terkait di laporan, banyak administrasi nya yang belum memenuhi. Laporan tahun 2021 mereka belum selesai dalam artian sekitar 50 persen. Kemarin 119 desa yang sudah clear sekarang dalam proses pengajuan,” ungkapnya. 

 

Dari 119 desa yang sudah mengajukan pencairan itu, ada sebanyak 198 titik pengerjaan Samisade.  

 

“Per 4 Oktober,  data yang masuk dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sebesar Rp67,9 Milyar untuk 119 Desa di 198 Titik ke BPKAD,” kata. 

 

Artinya, masih sisa sekitar Rp327 miliar dari anggaran Rp395 miliar yang disiapkan pemerintah kabupaten Bogor untuk program Samisade yang harus dihabiskan pada tahun anggaran 2022. 

 

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Reinaldi Yushab Fiansyah mengaku, lambannya pencairan Samisade itu disebabkan oleh para Kepala Desa yang tak cepat dalam mengajukan permohonan pencairan.  

 

“Kita berhadap teman-teman desa segera mengusulkan, anggaran dan regulasi siap, mengingat waktu sudah masuk dalam akhir tahun anggaran. Sekarang baru ada 30 persen desa yang baru mengajukan,” kata Reinaldi. 

 

Karena, kata dia, anggaran yang disiapkan itu tidak bisa lagi dikembalikan kepada APBD perubahan. Sebab, pembahasan APBD perubahan tahun 2022 sudah diketuk akhir September 2022 lalu. 

 

“Kita minta percepatan di teman-teman kecamatan dan desa,” tegasnya. (MUG)