Tagar #TutupDiskotek, Warganet Dukung Bima Arya Berantas Maksiat di Bogor

Tagar #TutupDiskotek, Warganet Dukung Bima Arya Berantas Maksiat di Bogor

Mediabogor.com, BOGOR – Keputusan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto untuk tidak melanjutkan izin usaha diskotek Lipss Club di Jalan Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen di Kota Bogor. Begitu berita penutupan diskotik beredar, warganet pun langsung ramai berkicau di jejaring sosial, mulai dari instagram hingga facebook. Bahkan, belakangan viral tagar #TutupDiskotik #SavePemudaBogor.

Banyak pengguna sosial media mengapresiasi langkah berani walikota muda ini karena telah menutup sejumlah tempat hiburan malam yang dinilai banyak mudharatnya. Meski begitu, masih ada juga pengguna medsos yang meminta untuk meninjau kembali keputusan tersebut dengan alasan pengangguran terhadap keputusan orang nomor satu di kota hujan ini.

Akun @ijonk_marlieyahoo.ci misalnya. Ia berkomentar penutupan diskotek Lipss hanya akan menambah jumlah pengangguran.

“Pak Bima yg saya hormati, berapa banyak pedagang kecil yang hilang mata pencahatiannya dan berapa banyak karyawan Lipss yang jadi pengangguran. Mereka butuh makan pak. Tolong dipertimbangkan lagi pak,” tulis dia.

Kemudian akun @divoncobain menanggapi dengan komentar bahwa lapangan pekerjaan masih banyak yang halal selagi masih mau berusaha.

“Brow, setidaknya itu bisa mengurangi lu bilang maksiat bisa dimana aja lah. Mati juga bisa dimana aja. Niat baik dukung aja, ngapa ribut sih. Lagian rejeki banyak brow asal mau usaha plus berdoa,” tulis @divoncobain.

Sementara itu, akun @madagitap menilai langkah Walikota Bima Arya menutup THM bermasalah bisa menyelamatkan generasi muda dari pembodohan.

“Tutup saja pak karena sangat menyesatkan dan meresahkan. Serta menjadi pembodohan jg pak. Generasi skrg kebanyakan main ke tempat gituan, kasian orangtuanya. Banyak contohnya pak. Selamatkan generasi muda agar tidak dibodohi dengan kesenangan semata,” tulisnya.

“Pajak pendapatan yg diperoleh dr tempat maksiat tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Semoga bogor kota beriman bukan hanya slogan semata. Maju terus berantas kemaksiatan,” tuis @dinni_dr.

“Pasti pada mikir yang dugem gua, yang mabok gua, yang maksiat gua. Iya, yg dugem elu, yg mabok elu, yg maksiat elu. Tapi kalau bogor udah diazab karena banyak maksiat, yg kena bukan elu doang monyong. Lanjutkan pak @BimaAryaSugiarto,” kata @madharif.

“Bener tuh kang Bima. Malu kadang lewat situ anter anak sekolah. Poster DJ kadang cuma pakai bra aja,” tulis @athallah_rizky.

Di tempat terpisah, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan pihaknya siap untuk membentengi dan memagari generasi muda dari hal-hal negatif.

“Sebagai walikota saya tidak akan ikhlas untuk membiarkan anak-anak muda Bogor dirusak. Kita harus membentengi dan memagari anak-anak,” ujar Bima di sela peresmian Masjid Pendidikan Insantama, Gunung Batu, Bogor Barat, Selasa (23/1/2018).

“Saya meminta dukungan kepada semua pihak supaya tidak ada ruang bagi tepat-tempat kemaksiatan di kota kita tercinta. Insya Allah kita akan proses untuk menutup tempat hiburan malam yang hanya memberikan mudharatnya saja kepada masyarakat,” tambah Bima, disambut riuh hadirin.

Sebelumnya, jetegasan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang akan menutup tempat hiburan malam mendapatkan apresiasi dari para ulama.

Salah satu ulama yang mendukung kebijakan Bima Arya adalah KH Ahmad Dahlan yang juga merupakan Pimpinan Pondok Pesantren An Nuroniyah, Kedung Halang, Bogor Utara, Kota Bogor.

“Menyikapi hal yang disampaikan oleh Pak Walikota Bima Arya, memang saya secara ulama dan masyarakat mendukung. Karena ada untuk menghapus kemunkaran bukan hanya tugas para ulama dan kyai, pemerintah pun punya tanggung jawab,” ungkap KH Ahmad Dahlan.

Oleh karena itu, lanjut dia, sinergi yang selama ini terjalin antara ulama dan pemerintah harus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena ulama, umaro dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Kami para ustadz, ulama hanya bisa menyampaikan dalil lewat dakwah, tanpa di dukung pemerintah lewat kebijakan, tidak akan berhasil,” katanya.

Ia menambahkan, tindak tegas pemerintah merupakan bentuk keberpihakan walikota kepada kepentingan umat dan masyarakat banyak. “Kami tidak mungkin mendatangi tempat prostitusi dan lain sebagainya, bisa fitnah dan bisa disebut melanggar HAM. Kalau kebijakan itu keluar dari pemerintah yang punya power untuk itu. Ulama sangat mendukung,” jelasnya.(SA)