Survei LS Vinus Ungkap Gejala “Pecah Kongsi” di Tahun Pertama Kepemimpinan Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin

Mediabogor.co, BOGOR – Lembaga Survei Visi Nusantara (LS Vinus) mengungkap adanya gejala “pecah kongsi” dalam setahun kepemimpinan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.
‎
‎Founder LS Vinus, Yusfitriadi, menyebut indikasi tersebut terlihat dari hasil survei kinerja kepala daerah yang digelar pada 10–15 Februari 2026. Survei dilakukan melalui wawancara langsung terhadap 800 responden yang tersebar di wilayah Kota Bogor.
‎
‎”Dari hasil survei kami, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedie A. Rachim sebesar 46,75 persen. Sementara Jenal Mutaqin justru lebih tinggi, yakni 51,75 persen,” ujar Yusfitriadi belum lama ini.
‎
‎Menurut Yus, tingginya penilaian publik terhadap Jenal tidak lepas dari perannya yang kerap tampil di ruang publik dan turun langsung ke lapangan. Beberapa aksi yang menjadi sorotan di antaranya mengaspal jalan berlubang menggunakan dana pribadi serta turun langsung membantu mengurai kemacetan.
‎
‎Ia menilai, secara ideal wakil wali kota semestinya lebih fokus pada pembenahan internal birokrasi. Namun, langkah Jenal yang mengambil peran eksternal diduga karena kurang mendapat porsi strategis di internal pemerintahan.
‎
‎”JM terlihat lebih sering muncul di luar dan di akar rumput. Sementara wali kota lebih dominan di kegiatan seremonial. Itu yang tertangkap kuat oleh publik,” tegasnya.
‎
‎Yusfitriadi memaparkan sedikitnya tiga indikator yang memunculkan dugaan retaknya hubungan politik di pucuk kepemimpinan Kota Bogor.
‎
‎Pertama, adanya dugaan penguasaan peran di hampir seluruh lini oleh wali kota yang seharusnya dibagi secara proporsional, termasuk kepada wakil wali kota dan sekretaris daerah.
‎
‎Kedua, intensitas kemunculan wakil wali kota di ruang publik yang dinilai lebih dominan dibanding wali kota.
‎
‎Ketiga, faktor orientasi politik masing-masing. Saat ini Dedie A. Rachim menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Bogor, sedangkan Jenal Mutaqin merupakan kader Partai Gerindra.
‎
‎Berdasarkan survei LS Vinus yang sama, Partai Gerindra menempati posisi pertama dengan angka 14,12 persen. Sementara PAN berada di posisi ketujuh dengan 3,50 persen.
‎
‎Adapun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPRD Kota Bogor berada di posisi ketiga dengan 7,50 persen.
‎
‎”Konstelasi politik ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan keduanya. Ada potensi tarik-menarik kepentingan,” jelasnya.
‎
‎Yus mengingatkan, jika dugaan pecah kongsi benar-benar terjadi, dampaknya bisa meluas hingga ke DPRD Kota Bogor dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
‎
‎”Kalau sampai DPRD ikut terbelah, ini bisa jadi masalah besar bagi jalannya pemerintahan. Tinggal bagaimana sikap dewan, apakah ikut membentuk blok atau memilih fokus pada kepentingan publik,” tandasnya.