Sopir Angkot Tak Ditinggalkan, Pemkot Bogor Tawarkan Peluang Kerja di BIS Kita dan Dapur MBG

Mediabogor.co, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan kebijakan reduksi atau rerouting angkutan kota (angkot) yang telah berusia di atas 20 tahun akan tetap dijalankan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan transportasi sekaligus memperindah estetika Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak semata-mata dilakukan tanpa memperhatikan nasib para sopir angkot yang terdampak. Pemkot, kata dia, telah menyiapkan berbagai solusi agar para sopir tetap dapat diberdayakan dan memperoleh penghidupan baru.

“Kita tetap akan mereduksi atau mererouting angkot yang sudah berusia 20 tahun sesuai perda. Tapi di sisi lain, kita juga memberikan solusi kepada sopir angkot yang terdampak dengan memfasilitasi mereka agar bisa bergabung di BIS Kita, atau bekerja di sektor lain seperti di dapur MBG,” ujar Jenal.

Jenal menjelaskan, Pemkot Bogor sedang berupaya menghubungkan (connecting) para mantan sopir angkot dengan berbagai peluang kerja baru. Salah satu yang tengah disiapkan adalah pemberdayaan tenaga kerja melalui program pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

“Satu dapur MBG itu bisa menyerap hingga 50 orang tenaga kerja. Saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota, kita harus akselerasi. Bahkan, dapur yang sudah mengantongi izin tetapi belum beroperasi pun bisa kita dorong untuk segera aktif, agar bisa menjadi wadah bagi para mantan sopir angkot,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jenal juga menegaskan bahwa Pemkot Bogor telah menjalin komunikasi dengan pihak MBG dan akan melakukan pengawasan ketat terhadap standar operasional mereka. Dalam waktu dekat, Pemkot bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menandatangani MoU dengan MBG se-Jawa Barat untuk memastikan dapur-dapur produksi beroperasi sesuai SOP yang berlaku.

“Kami sudah sepakat dengan Pak Gubernur, akan dibuat MoU dengan MBG se-Jawa Barat. Kita juga akan bentuk Satgas Dapur se-Jawa Barat agar pengawasan berjalan efektif. Kalau ada dapur yang tidak sesuai SOP, kita rekomendasikan untuk ditutup,” tegasnya.

Jenal mengakui bahwa SOP yang diterapkan oleh MBG sudah sangat ketat dan baik di atas kertas, namun tantangan utama adalah memastikan penerapannya di lapangan berjalan sesuai standar.

“SOP-nya bagus, sangat rapi dan ketat. Tapi yang terpenting adalah pelaksanaannya. Itu yang akan terus kita awasi bersama,” tutupnya. (Ery)