RSUD Kota Bogor Merugi, Utang Mencapai Ratusan Miliar

Mediabogor.co, BOGOR – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor saat ini tengah menghadapi masalah keuangan yang serius. Berdasarkan data yang diperoleh, utang RSUD Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai Rp 93 miliar, dengan rincian utang terbesar dari obat-obatan hampir Rp 47 miliar, utang belanja pegawai RSUD Rp. 2,7 Miliar, utang jasa ketersediaan layanan infrastruktur kesehatan Rp. 12,4 miliar, utang pemeliharaan gedung Rp. 2 miliar, sampai dengan jasa office boy dan pengelolaan sampah bisa mencapai Rp. 1 miliar dan utang lainnya yang membuat RSUD tidak bisa membayar.

Akibat besarnya utang jangka pendek sebesar Rp. 93 miliar dan harta lancar hanya Rp. 80 miliar sehingga tidak bisa sanggup membayar utang karena model kerja minus. Dalam tahun 2024 RSUD menderita kerugian sebesar Rp. 35 miliar.

Namun, pada bulan Juni 2025 utang RSUD Kota Bogor meningkat menjadi Rp 104 miliar. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan keuangan RSUD Kota Bogor untuk memenuhi kewajibannya.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman saat dikonfirmasi mengakui telah mengirimkan surat kepada RSUD Kota Bogor dan akan meminta penjelasan terkait masalah keuangan ini. DPRD Kota Bogor ingin mengetahui secara detail penyebab utang yang meningkat dan bagaimana rencana RSUD Kota Bogor untuk mengatasi masalah keuangan ini.

” Saat Raperda sudah disampaikan ke pada Sekda untuk membina RSUD karena anomali,
Harusnya BUMD menghasilkan APBD tambahan buat Pemerintah Kota Bogor,” kata Adityawarman saat di konfirmasi.

Sedangkan Dirut RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir mengaku angka utang tidak sebesar itu. Ia mengaku utang yang dimiliki RSUD semata – mata dalam pelayanan kepada masyarakat saat ini yang utama.

” kami usahakan yang terbaik , insya Allah utang RSUD Kota Bogor dalam batas yang masih bisa dikendalikan,” singkatnya.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami kerugian dan berada dalam kondisi tidak sehat karena banyak diisi oleh orang-orang yang tidak profesional, termasuk mereka yang berasal dari tim sukses kepala daerah.

“Beberapa permasalahan yang membuat tidak sehat adalah kurangnya profesionalisme. Banyak yang di BUMD berasal dari tim sukses, yang tidak selalu memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” kata Tito dalam keterangannya pada Rabu, 16 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa kondisi keuangan BUMD yang tidak sehat seringkali membuat mereka meminta suntikan dana dari APBD, namun dana tersebut hanya digunakan untuk biaya operasional dan tidak memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. “Suntikan dana dari APBD tidak otomatis membuat BUMD sehat, karena digunakan untuk biaya operasional dan tidak untuk restrukturisasi keuangan,” jelasnya. Tito juga mengkhawatirkan bahwa pergantian kepala daerah dapat memperburuk kondisi BUMD jika kepala daerah baru tidak memiliki strategi yang tepat untuk mengelola BUMD.