Ribuan Masa dari Lapisan Masyarakat Gelar Aksi di Gedung DPR RI Tolak Tunda Pemilu
Mediabogor.co, JAKARTA – Ribuan masa dari lapisan elemen masyarakat menyerang gedung DPR -MPR RI, Jakarta Pada hari selasa(14/03/2023). Para demostras terdiri dari mahasiswa, buruh, nelayan, dan sebagainya pada saat DPR menggelar paripurna di Gedung Senayan siang dini hari.
Terdapat tiga spanduk besar yang dipasang dipintu pagar halaman Gedung DPR RI seluruh massa menuntut agar DPR RI mencabut Perppu Cipta Kerja yang dinilai sebagai bentuk Perppu tipu-tipu. Selain itu seluruh massa juga menenteng spanduk bertuliskan T”olak Tunda Pemilu, Tunda Pemilu Atau Revolusi, dan Berantas KKN.”
Mereka memasang photo 3 menteri pemerintahan Presiden Jokowi dengan spanduk besar yang diantaranya : Airlangga Hartato (Menteri Perekonomian), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Luhut Binsar Panjaitan ( Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI) ketiga menteri itu disebut adalah biang kerok dari peundaan pemilu, pendorong adanya UU OmniBus Law, dan pajak ditambah dispanduk Sri Mulyani dituliskan “Kemana Uang Pajak Rakyat, Bongkar Dana Gelap 300 Triliun”.
Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Sartika dalam orasinya mendesak agar Perppu Cipta Kerja dicabut dan ditolak DPR RI. Alasannya Perppu ini mendorong pengadaan tanah sebesar-besarnya untuk investor
“Alih-alih reformasi agraria, pemerintah malah membuat aturan agraria yang berpihak kepada kelompok korporasi, yang selama ini sudah menikmati pemilikan tanah di Indonesia,” tegas Dewi.
Dewi juga ikut mengkritik terkait pemberian HGU tanah kepada investor selama 200 tahun. Padahal HGU yang sebelumnya hanya 25 tahun saja banyak menimbulkan konflik tanah dengan rakyat.
Sementara itu Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan tentang keprihatinannya atas sikap pemerintah yang selalu saja membuat kebijakan, peraturan yang meminggirkan rakyat, seperti Perppu Cipta Kerja.
Ia meyakini UU Omnibus Law maupun Perppu Cipta Kerja adalah produk yang lahir dari KKN pemerintah dengan investor.
“Sekarang terbukti, kita dibukakan mata bahwa ada uang ratusan triliun yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Jumhur.
Ia membandingkan reformasi muncul karena adanya kasus KKN atas nama Edy Tanzil yang merugikan negara Rp 1,3 triliun, yang menghebohkan seluruh tanah air. “Ternyata sekarang ratusan triliun,” ungkapnya.
Ketua Umum KSPSI itu mengingatkan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, bahwa perjuangan mereka adalah melawan KKN.
Sementara itu seorang mahasiswa dalam orasinya menyerukan dengan menyatakan, bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi di depan DPR RI itu adalah untuk menolak Perppu Cipta Kerja.
“Perppu Cipta Kerja membuat ketidak pastian masa depan makin tinggi,” ujar mahasiswa itu.
Meskipun kini ribuan massa mengepung gedung DPR RI, hingga saat ini tidak ada perwakilan aksi massa yang diterima perwakilan untuk masuk ke gedung DPR RI.
Namun demikian massa terus berorasi dan makin banyak yang datang mengepung gedung DPR RI. Untuk minta keadilan dan kertranpsaran yang terjadi.
(Tiara)
Berikan Komentar