Ratusan Warga Sukasari Kembali Tuntut Dana Kompensasi Penutupan Tambang Harus Tepat Sasaran

Mediabogor.co, BOGOR – Ratusan Desa Sukasari kembali mendatangi kantor desa untuk meminta pihak Pemerintah Desa transparan dan adil terkait bantuan dana kompensasi warga terdampak penutupan tambang.

Peserta demo yang didominasi kaum emak – emak, datang dengan jumlah lebih besar dari aksi pertama kemarin. Tampak pula mereka membawa berbagai pamplet yang bertuliskan kalimat tuntutan dan kecaman.

“Kami meminta agar pemerintah bersikap adil dan terbuka. Karena yang dapat dana bantuan malah orang kaya, bukan keluarga terdampak. Lebih banyak salah sasaran,” ungkap Diana, seorang warga peserta aksi, kepada wartawan Selasa, 4 November 2025.

Warga lainnya, Neneng mengaku tak habis fikir atas banyaknya penyaluran bantuan yang justeru diberikan kepada keluarga – keluarga yang sama sekali bukan korban terdampak penutupan tambang.

“Kami – kami yang berada di dekat galian, suami kerja di galian, kuli ganjur, sopir dan lainnya justeru malah tidak kebagian dana bantuan. Sangat tidak adil,” cetusnya.

Keterangan yang dihimpun awak media peserta demo ini sebagian besar adalah warga di area pusat pertambangan, yaitu Kampung Barengkok, Maloko dan Ciaul dan sebagian besar warga bekerja di galian tambang.

Dalam aksi tersebut, tuntutan utama warga adalah meminta pihak desa dan aparatur lingkungan melakukan pendataan secara transparan dan tepat sasaran. Sehingga tidak menambah susah warga terdampak.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sukasari, Sardani yang menemui para pendemo berjanji akan mengusulkan kembali nama – nama warga yang terdampak penutupan galian tambang.

“Kalau mencari salah benar, akan panjang urusannya. Ya sudah, Pemdes yang salah. Tapi kami akan ajukan kembali keluarga – keluargaterdampak ke DPMD Pemprov Jabar,” ujar Sardani.

Ia berdalih pendataan di tahap pertama waktunya sangat terbatas. Pendataan dan pengajuan warga terdampak penutupan tambang langsung dikoordinasikan dengan pengurus lingkungan yaitu Ketua RT/RW.

“Kami akan data dan ususlkam kembali, lewat link yang sudah ada. Tapi apakah itu berhasil atau tidak, pertimbangannya ada di DPMD Pemprov Jabar,,” pungkasnya (Sir