Puluhan Warga Ciparigi Mengadu, 25 Ribu BPJS PBI di Kota Bogor Nonaktif

‎Mediabogor.co, BOGOR – Kebijakan pemerintah pusat yang melakukan Non aktif terhadap BPJS PBI milik warga Kota Bogor, menjadi keprihatinan berbagai pihak. Saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, puluhan warga Kelurahan Ciparigi mengadukan nasib soal di Non aktifkannya BPJS PBI milik warga.
‎
‎Menerima aspirasi soal itu, Fetty Anggraenidini mengaku bahwa dirinya terus berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Pusat maupun Provinsi agar kembali memberi perhatian kepada ribuan warga Kota Bogor yang saat ini layanan BPJS-PBI nya di non aktifkan.
‎
‎Fetty mengungkapkan informasi yang diterima, bahwa ada sekitar 25 ribu jiwa warga Kota Bogor yang di non aktifkan BPJS-PBI nya.
‎
‎Namun demikian, lanjut Fetty, para anggota DPRD Kota Bogor yang ada di Komisi IV informasinya telah mendorong agar pemerintah setempat menyediakan anggaran untuk mengaktifkan kembali BPJS-PBI yang non-aktif. Alhasil, ada sekitar 18 ribu BPJS warga yang kembali aktif.
‎
‎”Artinya ini tinggal tersisa 7 ribu jiwa lagi yang BPJS-nya belum aktif dan biasanya Provinsi ada pos anggaran untuk itu. Nah, kita akan dorong lagi ke Provinsi agar menurunkan kembali anggaran untuk pengaktifan BPJS-PBI. Karena yang kita tahu, tahun lalu itu Provinsi menyediakan dan menggelontorkan sebesar Rp14 miliar untuk BPJS,” jelasnya, pada Sabtu 11 April 2026.
‎
‎”Jadi tahun ini akan kita dorong lagi, supaya masyarakat yang BPJS-nya belum, kembali aktif,” tambah politisi Partai Golkar yang duduk di Komisi V ini.
‎
‎Fetty pun membeberkan bahwa kunjungannya ke Kota Bogor ini sebagai bagian dari tugas legislatif dalam mencari dan melihat kondisi yang terjadi di lapangan, dari mulai jumlah penduduk, penerima bansos, PKH, penerima PBI dan permasalahan lainnya.
‎
‎Dari informasi yang ia terima, ternyata bukan cuma soal BPJS PBI saja, tetapi bantuan sosial (bansos) seperti bantuan pangan, dan bantuan sosial berupa uang tunai banyak dikeluhkan oleh masyaraka, lantaran mereka yang sebelummya mendapatkan bantuan tersebut, kini tidak lagi mendapatkan. Selain itu, banyak juga masyarakat yang menanyakan terkait adanya perubahan desil.
‎
‎”Saya setiap melakukan pengawasan maupun reses selalu menyampaikan sedikit informasi mengenai desil dan sekarang ini ada hotline khusus untuk pengaduan desil, misalnya ada masyarakat yang merasa tidak mampun, namun desilnya berubah atau tidak sesuai dengan kondisinya bisa mengadu ke hotline tersebut,” tandasnya.
‎
‎Dimana, dari aduan masyarakat ke nomor hotline Kota Bogor itu, nantinya bisa diurus mengenai pergeseran desil apabila mereka tidak merasa desilnya menjadi tinggi.
‎
‎”Kebetulan kegiatan saya ke sini didampingi juga oleh Pak Asep Nadzrullah yang merupakan pimpinan dari Komisi IV DPRD Kota Bogor. Dimana, Pak Asep ini menyampaikan bahwa apabila masyarakat yang merasa desilnya itu tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, maka bisa diurus melalui hotline Kota Bogor,” ujar Fetty yang datang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Asep Nadzrullah itu.
‎
‎Sementara, Lurah Ciparigi Denny Ardiansyah menyambut baik kedatangan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, yang nantinya dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Bogor.
‎
‎”Kami tentunya mendukung dan menyambut baik kedatangan Teh Fetty. Tadi juga masyarakat mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian, alhamdulillah wilayah kami akan mendapat bantuan untuk posyandu,” kata Denny.
‎
‎Secara umum, lanjut Denny, permasalahan di wilayah hampir sama, diantaranya terkait groundcecking dari dinas sosial, terkait dengan status desil yang berpengaruh kepada BPJS yang PBI, baik itu hilang maupun berkurang.
‎
‎”Iitu menjadi PR kita yang harus dibenahi bersama agar program pemerintah ini tepat sasaran, dan informasinya sampai ke masyarakat supaya masyarat dapat mengetahui dan juga memahami,” ucapnya.
‎
‎Denny pun menyebut, hasil dari groundcecking itu tercatat ada sekitar 1000 jiwa yang BPJS-nya tidak aktif. Hal itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya terkait perubahan status desil.