Puluhan Mahasiswa Pertanyakan Posyandu Digital di Kabupaten Bogor Senilai Rp20 Miliar

Mediabogor.co, BOGOR – Puluhan anggota Brigade Mahasiswa Bogor (BMB) melakukan aksi unjuk rasa terkait program Posyandu Digital di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Kamis, 2 April 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan demonstran mendesak dan mempertanyakan kejelasan kaitan program Posyandu Digital dengan anggaran yang mencapai Rp20 miliar.

Bahkan, puluhan demonstran nekat memaksa masuk ke area dalam gerbang DPRD dan membakar ban di area tersebut untuk mendapatkan kejelasan dari program Posyandu Digital.

Koordinator Aksi BMB, Yuri mengatakan bahwa program Posyandu Digital lahir dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor yang diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

“Saya mempertanyakan urgensi dan relevansinya di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat desa, seperti rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, minimnya fasilitas posyandu konvensional, dan keterbatasan kapasitas kader di lapangan,” kata Yuri kepada wartawan.

Menurut Yuri, digitalisasi dalam konteks ini terkesan dipaksakan tanpa fondasi kebutuhan riil yang terukur secara komprehensif.

Selain itu, Yuri juga melihat adanya indikasi persoalan dalam aspek tata kelola program seperti mekanisme pengadaan.

“Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tapi juga mengarah pada potensi penyimpangan anggaran serta konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas,” paparnya.

Oleh karena itu, Yuri mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengalihkan anggaran Rp20 miliar tersebut ke program-program yang lebih substansial dan berdampak langsung ke masyarakat.

“Harusnya ke program penanganan stunting dan gizi buruk yang lebih terukur dan sistematis, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di desa tertinggal, penguatan kapasitas dan insentif kader posyandu, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di posyandu dan puskesmas,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir mengakui bahwa tidak ada program Posyandu Digital yang dimaksud tersebut.

“Posyandu Digital sampai saat ini masih perencanaan. Jadi, yang dimaksud digital itu alat-alatnya digital karena di kampung-kampung saat ini butuh alat pemeriksaan,” ujar Sogir.

Terkait anggaran Rp20 miliarnya, kata Sogir, hal tersebut merupakan data yang tidak valid.

“Ini data dari mana Rp20 miliar anggarannya, nanti kita bakal cek lagi kelanjutannya,” tandasnya.

(Ergun)