Presiden Jokowi:Tidak Boleh Ganti Sistem Negara, Selain Pancasila

mediabogor, Jakarta – Polemik antara agama dan politik kian meruncing, dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017. Presiden Joko Widodo minta agar tidak ada yang mencoba membenturkan Islam dengan Pancasila di Indonesia, sebuah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Menurut dia, Pancasila adalah dasar negara sedangkan Islam merupakan akidah yang harus dipedomani.

Pancasila, kata Jokowi, mengakui dan menghormati nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Pancasila mampu berdampingan dengan agama Islam dan agama lainnya di Indonesia. Jokowi juga minta, tidak ada lagi upaya merongrong Pancasila sebagai dasar negara. Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama memegang komitmen kebangsaan.

Menurut Jokowi, Indonesia patut bersyukur memiliki Pancasila sebagai ideologi negara di tengah keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama yang dimilikinya. “Jangan ada lagi agenda lain, agenda politik yang baik secara sembunyi dan terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI yang berbhineka. Gak boleh lagi ada agenda yang mau mengganti sistem tata negara kita yang Pancasila,” katanya.

Rais Aam Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin mengatkan, keutuhan bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (umara) dan ulama.

Sebabnya, bila persatuan bangsa tengah diuji lewat kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara, ulama dan umara harus ambil inisiatif untuk menyatukannya kembali. “Bagi ulama, NKRI harga mati, Pancasila adalah final, karena itu harus dijaga,” ucapnya.

Ma’ruf menegaskan Indonesia bukanlah negara Islam, negara kafir, atau negara perang. Indonesia adalah negara perdamaian yang lahir dari rasa saling membutuhkan di antara masyarakatnya.

“Karenanya tatanan kehidupan bangsa, hubungan antara muslim dan non-muslim adalah saling berjanji hidup berdampingan secara damai, saling mencintai dan menyayangi, saling tolong-menolong dan membantu. “Kata Imam Ghazali, negara terbentuk karena adanya saling bergantung dan membutuhkan,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengingatkan akan menggebuk pihak-pihak yang ingin mengganti dasar negara. Dia menyatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan prosedur hukum jika ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukannya.

(sumber:tempo.co)