PKS Kota Bogor Gelar Legislative Corner Tentang LKPJ Kesejahteraan Masyarakat

Mediabogor.co, BOGOR- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor, Jawa Barat mengadakan Legislative Corner dengan tema kupas tuntas LKPJ bidang kesejahteraan masyarakat. PLC sesi 3 ini menghadirkan narasumber dari bidang kesejahteraan masyarakat. yaitu Endah Purwanti (sekretaris komisi IV DPRD Kota Bogor).

Komisi IV DPRD Kota Bogor menaungi ruang lingkup pendidikan, kesehatan dan sosial. Sebanyak 13 dinas yang bermitra dengan komisi IV yaitu dinas pendidikan, dinas kesehatan, RSUD, dispubpar, dinas umkm, dispora, KONI.

“Legislative Corner merupakan program talkshow interaktif yang ringan dan menarik,”ungkap dalam press release yang diterima Mediabogor.co, Senin (26/4/21)

“Kami melihat setiap SKPD sudah melakukan kinerja yang sudah cukup baik, namun jika di lihat dari efektifitas program belum berdampak secara luas,”ujarnya.

Performa Pemkot Bogor dalam menangani kasus covid-19 tergabung dalam satgas covid. Endah mengungkapkan pada awalnya fokus kesehatan masih sangat rendah, itu diketahui saat sidak ke Dinas Kesehatan masih belum terlihat kesiapan dalam penanganan Covid-19.

“Sangat disayangkan insentif nakes di puskesmas belum dianggarkan, padahal mereka adalah garda terdepan dalam penanganan virus ini,”bebernya.

Endah pun menyoroti RW siaga yang tidak cukup efektif karena dirasa hanya fokus pada penyembuhan namun pencegahan masih kurang.

Terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ), Endah Purwanti menyampaikan masih kurang efektif pembelajaran jarak jauh.

“Saya merasa PJJ kurang efektif dalam pembelajaran, karena seharusnya dalam proses pembelajaran ada fungsi efektif, motorik dan emosional sehingga semua capaian potensi dan kemampuan anak terasah dengan baik” ujar Endah.

Sepanjang tahun 2020, berbagai program bantuan diluncurkan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kota, untuk membantu warga yang terdampak secara ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Endah menyampaikan masih banyak ketimpangan bantuan yang tidak tepat sasaran. “Adanya carut marut data penerima yang pada akhirnya bantuan tidak jatuh pada orang yang tepat, banyak warga miskin belum tersentuh bantuan,” jelas Endah.

Endah pun mengomentari terkait pelaku usaha, pegawai hotel dan restaurant yang disayangkan tidak mampu terserap secara optimal dlm mengelola keuangan.

“Kota Bogor sebagai kota yang memiliki visi sebagai kota ramah anak seharusnya maksimal dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada keluarga dan anak. Namun miris support anggaran sangat minim sehingga tidak seimbang”, ujar Endah

Begitupun dengan Dispora yang terlihat banyak program yang tidak berjalan dan roadmap belum jelas. Seharusnya satuan kerja OPD bergabung untuk pembinaan remaja/pemuda. Endah pun berharap kedepan tidak ada lagi tawuran di kota bogor. (Nick)