Pesta Babi, bukti Demokrasi hanya ilusi?

Oleh. Pietra Kharisma

Bukan Republik Indonesia namanya jika tak penuh polemik. Baru-baru ini warga Indonesia dibuat heran oleh aksi pembubaran nobar film dokumenter yang dilakukan sejumlah aparatur negara. Pemutaran film dokumenter dengan judul Pesta Babi ini dianggap memicu provokasi. Sehingga, dengan alasan keamanan dan ketertiban beberapa agenda nobar telah dibatalkan. Padahal, film tersebut mengangkat isu penting. Yakni; alih fungsi hutan Papua untuk proyek strategis nasional (PSN) food estate yang dinilai lebih menguntungkan oligarki dibanding masyarakat Papua sendiri.

Aksi pembubaran ini tentu bertolak belakang dengan landasan demokrasi yang katanya benar-benar menjamin hak kebebasan dalam berpendapat. Karena sedari awal demokrasi telah ‘mempromosikan dirinya’ sebagai sistem yang melindungi kritik dan kebebasan berekspresi. Tapi faktanya? menuju HUT RI ke 81 bahkan suara- suara kritis dibungkam oleh pasal. Terlebih jika menyentuh kepentingan penguasa dan pemilik modal, pembungkaman itu semakin nyata dan terasa.

Tak terbantahkan, pelarangan dan pembubaran nobar film ini menjadi bukti bahwa kritik masih dianggap ancaman, bukan bagian dari kebutuhan kesehatan politik yang tak bisa lepas dari kontrol publik. Polemik ini juga meruntuhkan tabir persoalan yang lebih krusial, yakni proyek strategis nasional dalam sistem kapitalisme sering kali berujung pada penguasaan lahan dalam skala besar oleh segelintir elite dengan mengatasnamakan ‘pembangunan dan investasi negara’. Jutaan hektare lahan sukses dialihkan, hasilnya masyarakat lokal kehilangan ruang hidup, sumber penghasilan, hingga identitas sosialnya. Bahkan alampun ikut pesakitan.

Papua menjadi contoh korban racun demokrasi kapitalisme. Ketika hutan dialihfungsikan demi proyek pangan skala besar, akibatnya masyarakat adat justru terancam kehilangan tanah kelahirannya sendiri. Ironisnya, pembangunan yang seharusnya menyejahterakan rakyat malah melahirkan ketimpangan baru. Inilah wajah asli sistem kapitalisme yang secara otomatis membentuk negara hanya berfungsi sebatas fasilitator kepentingan elite global, bukan lagi pelindung rakyat. Tak heran, kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik bersama justru dikuasai oleh segelintir oligarki. Rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, dan kemiskinan di negeri sendiri semakin menjadi-jadi.

Rakyat harus tahu dalam hal ini, politik Islam memiliki solusi berbeda dalam pengelolaan lahan dan kekayaan alam. Islam mengakui kepemilikan individu yang sah dan melarang penggusuran dzalim. Adapun harta milik umum, seperti hutan dan sumber daya alam strategis, wajib dikelola negara secara mandiri untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada oligarki. Proyek negara harus benar-benar berorientasi untuk kemaslahatan rakyatnya, serta secara mutlak haram hukumnya merusak kehidupan masyarakat. Negara juga wajib terbuka terhadap kritik, sebab penguasa dalam ideologi Islam bukanlah sosok yang kebal koreksi. Kritik justru menjadi bagian dari amar makruf nahi mungkar demi menjaga keadilan. Sehingga wajib hukumnya bagi rakyat mengkoreksi para pemimpin.

Adanya polemik Pesta Babi ini bukan sekadar soal film atau nobar. Tapi harusnya jadi muhasabah berjamaah bahwa demokrasi hanyalah alat yang melanggengkan kekuasaan kapitalisme. Akibatnya kritik dibatasi, rakyat tersingkir, sementara oligarki semakin merajai.

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An Nisa: 58). –

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar-Rum: 30).