Pentingnya Penghitungan Inflasi, Pj Walikota Bogor Survei Kestabilan Harga di Pasar Induk Tekum

Mediabogor.co, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan pantauan ke Pasar Induk Teknik Umum (Tekum) yang berada Jln Sholeh Iskandar, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menjadi survei Badan Pusat Statistik (BPS) untuk inflasi, hal itu dilakukan untuk mendapatkan data harga kebutuhan pokok secara langsung.

Pantauan ini bertujuan untuk memantau perkembangan harga di pasar – pasar yang berada di wilayah Kota Bogor, yang menjadi salah satu indikator penting dalam penghitungan inflasi.

“Pasar Tekum ini tidak menjadi titik lokasi survey harga dari BPS dalam rangka penghitungan inflasi. Tapi tetap karena ini pasar induk maka saya (Pemkot Bogor) juga ingin tahu bagaimana di tingkat pasar induk mengenai kestabilan harga – harga komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING) yang berkaitan dengan inflasi,” ujar Penjabat (Pj) Walikota Bogor Hery Antasari kepada wartawan, Kamis 03 September 2024.

Ia menerangkan, Komoditas – komoditas yang penting di Pasar Tekum biasanya berpengaruh penting kepada tingkat inflasi, Seperti Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabai. Tetapi intinya, kata Hery Antasari harga di Pasar Induk Tekum ini masih terkendali dan masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hery Antasari menambahkan, semua pihak mengetahui bahwa inflasi itu kurang baik, tetapi jika deflasi terus menerus juga itu perlu di waspadai dan perlu di analisa.

“Kalau terlalu jauh juga perlu kita carikan solusi tidak hanya semata mata untuk komoditas yang di atas. Karena itu berkaitan dengan daya beli, berarti daya belinya tidak pulih pulih dari warga dan itu menjadi perhatian kita. Karena itu tadi pemantauan harga itu dalam rangka kita melihat apakah masih stabil di tingkat pasar induk atau tidak. Tetapi sejauh ini secara umum pantauan harga alhamdulilah masih terkendali,” paparnya.

Masih kata Hery Antasari, keluhan yang di sampaikan para pedagang di Pasar Induk Teknik Umum (Tekum) ini adalah harga cabai yang turun.

“Kalau turun di tingkat pedagang margin untuk pedagang nya turun, kalau margin naik baru harganya tinggi,” katanya.

Selain itu dia juga menyampaikan keprihatinannya terkait infrastruktur di Pasar Induk tersebut. Tetapi pihaknya melihat ada skema – skema kerjasama yang belum bisa menggunakan APBD lantaran masih ada konsesi dari pihak ketiga sampai tahun 2025 mendatang.

“Jadi kita masih nunggu waktu sampai ke tahun 2025 baru bisa pikirkan bagaimana merevitalisasi secara total bangunan, atap dan lain sebagainya. Sekarang masih ada konsesi pihak ketiga. Kalau dari sisi infrastruktur nya masih dalam konsesi. Jadi APBD tidak bisa masuk, Perumda Pakuan Jaya (PPJ) juga tidak bisa investasi belanja modal disana untuk perbaikan. Kita bisa lihat atap nya sudah memprihatinkan,” imbuhnya.

“Itu menjadi atensi saya, karena berakhir nya tahun 2025 berarti periode walikota baru, mudah mudahan walikota baru memberi atensi untuk ini, nanti akan saya sampaikan sounding kepada beliau siapapun walikota nya,” tukasnya.