Pengemudi Ojek Daring Tolak Aturan Larangan Mangkal di Jalur SSA

Mediabogor.co, BOGOR – Sejumlah pengendara ojek daring di Kota Bogor menolak aturan terkait larangan pengemudi Ojol mangkal diseputaran area jalur Sistem Satu Arah (SSA) Kota Bogor. Karena dianggap menyusahkan pengemudi Ojol saat mencari nafkah. Hal itu di ungkapkan pengemudi Ojol, Lili.

“Kalau saya sih sebagai yang tau persis di lapangan ya sangat menyusahkan sekali,” kata Lili saat ditemui di sekitar area jalur SSA Kota Bogor, Selasa (14/9/2021).

“Misalnya gini, kalau ada yang order disini (di seputaran SSA), sedangkan Ojol enggak boleh mangkal disini, kan terus saya ntar jauh-jauh nyangkutnya, yang ada gitu berat di bensin,” sambungnya.

Untuk itu, Lili menyarankan agar Pemkot Bogor mengkaji ulang aturan terkait larangan pengemudi Ojol mangkal diseputaran area jalur SSA Kota Bogor.

Sebab, kata dia ketika menunggu orderan di seputaran area jalur SSA Kota Bogor tidak memakan waktu lama.

“Saya suka mangkal tapi enggak lama sih, enggak diem terus enggak, paling 10 menit setengah jam paling lama,” ucap dia.

“Kalau mau (pemerintah) buat Shelter Ojol seperti kaya yang ada di Stastiun Bogor. Intinya terkait aturan itu enggak setuju,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan pengemudi Ojol lainnya, Nurona. Menurutnya, akibat aturan ini ia kebingungan untuk mencari tempat saat akan menunggu orderan penumpang.

“Tolong dong kasih sedikit teloransi. Buat nunggu penumpang dan orderan. Dulu saya disini, sekarang pas baru kesini lagi malah dilarang,” katanya.

“Saya lebih setuju dibuatin shelter khusus buat Ojol nunggu penumpang dan orderan,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) secara resmi menertibkan aturan terkait larangan pengemudi ojek online (Ojol) mangkal diseputaran area jalur Sistem Satu Arah (SSA) Kota Bogor.

Aturan ini resmi berlaku berbarengan dengan kegiatan sosialisasi Kawasan Bebas Ojek Online di Kota Bogor yang dilaksanakan Dinas Perhubungan (Dishub) bersama petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP, Senin (13/9).

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub Kota Bogor, RA. Mulyadi mengatakan, ada enam titik ruas jalan yang dijadikan Kawasan Bebas Ojek Online di seputaran area jalur SSA, yakni jalan Pajajaran, jalan Otista, jalan Ir. H. Juanda, jalan Jalak Harupat, jalan Kapten Muslihat dan jalan Paledang (50 Meter dari Simpang jalan Kapten Muslihat).

Bagi para pengemudi atau driver ojek online dilarang untuk ‘mangkal’ atau berhenti di area tersebut. Kecuali untuk antar jemput penumpang.

Adapun, dasar hukum kebijakan ini berdasarkan Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Dalam peraturan tersebut mengatur keteraturan untuk pengemudi dan aplikator dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya adalah pengemudi dilarang mangkal di sembarang tempat.

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian bagi kendaraan roda dua yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kota Bogor.

Surat keputusan Wali Kota Bogor Nomor 665/KEP.445-DISHUB/2021 tentang pembentukan tim pengawasan pengendalian bagi kendaraan roda dua yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kota Bogor.

Juga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum).

“Hari ini kami masih tahap sosialisasi dengan memasang spanduk di 6 titik. Kami juga langsung menegur ojek online yang kedapatan mangkal,” katanya.

Karena dasarnya Perda Trantibum Mulyadi mengatakan, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif dan atau sanksi sosial.

Selain itu, Dishub juga akan memberikan informasi kepada pihak pengelola ojek online mengenai pengemudi yang melakukan pelanggaran untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perusahaan.

Sementara untuk pengawasannya, pihaknya akan rutin melakukan patroli keliling dengan petugas gabungan.

“Hingga 4 hari ke depan kami akan lakukan sosialisasi sekaligus patroli untuk menjalankan kebijakan ini,” tandas Mulyadi. (Andi)

News Terpopuler

media bogor

media bogor

Info PDAM