Pemkot Bogor, Pemangkasan Dana Transfer Berdampak Signifikan pada Pembangunan Kota Bogor

Mediabogor.co, BOGOR – Pemerintah Pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah pada tahun 2026 mendatang. Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah tentu berharap tidak ada pemangkasan dana transfer, mengingat anggaran tersebut menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan.

“Kita tentu berharap tidak ada pemangkasan, karena kita butuh anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan manusia. Jadi pembangunan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga pengembangan kualitas SDM,” ujar Dedie kepada wartawan, Sabtu 04 Oktober 2025.

Dedie menjelaskan, proses pembangunan di daerah memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Jika anggaran transfer daerah dikurangi, maka pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian besar-besaran.

“Kalau anggarannya dipangkas, kita tentu harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang dan mencari alternatif-alternatif baru pembiayaan,” ungkapnya.

Ia menyebut, selama ini Kota Bogor menerima dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun. Bila benar terjadi pemangkasan hingga Rp300 miliar, jumlah tersebut dinilai cukup signifikan terhadap rencana pembangunan dan program kerja pemerintah daerah.

“Nilai sebesar itu tentu berdampak besar terhadap perencanaan dan kegiatan di pemerintahan daerah,” katanya.

Meski demikian, Dedie menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Pemerintah Kota Bogor bersama seluruh kepala daerah lainnya saat ini sedang memperjuangkan agar kebijakan pemangkasan tersebut dapat ditinjau kembali melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

“Kita punya asosiasi APEKSI, dan teman-teman di kabupaten melalui APKASI juga memperjuangkan hal yang sama. Jadi sementara ini kita serahkan dulu kepada asosiasi untuk memperjuangkannya di tingkat nasional,” tandasnya.