Pemkot Bogor Matangkan Perencanaan MPP

mediabogor.com, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mematangkan perencanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Kebun Raya dengan dilakukan penandatangan nota kesepakatan bersama antara Wali Kota dengan 13 Instansi layanan publik yang ada di Kota Bogor.

Acara penandatanganan yang dilakukan di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor pada Jum’at (8/3/19), disaksikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa. Dilanjut dengan peninjauan langsung oleh jajaran Kementerian PAN RB.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, bahwa proses pembangunan MPP Kota Bogor sudah dilaksanakan beberapa tahapan, sampai dengan tahapan PKS ini. Nantinya akan ada 145 jenis layanan dari 13 Instansi yang akan bergabung di MPP nanti.

“Kami sudah siapkan dan kami menjadi pilot project untuk wilayah Jawa Barat. Persiapan terus dimatangkan hingga nanti dilaunching sebagai program 100 hari Wali Kota Bogor Bima Arya dipriode keduanya,” ungkap Denny.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, bahwa hadirnya pelayanan ini, untuk memunculkan aspek legitimasi, pengakuan terhadap hadirnya pelayanan pemerintah di masyarakat. Harus dipahami bahwa ruh dari hadirnya pemerintah adalah legitimasi masyarakat. Pelayanan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

“Saya berharap bahwa kehadiran MPP akan mendorong ekonomi, dengan juga memfasilitasi UMKM di Mal yang akan dibentuk. Saya berterima kasih atas partisipasi lembaga/badan yang bergabung dalam MPP Kota Bogor,” tutur Bima.

Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa mengatakan, dirinya pertama kali meninjau langsung tempat penyelenggaraan MPP di Kota Bogor, ini bentuk respon yang cepat dari pemerintah daerah. Bulan Juli 2019 direncanakan akan dilaunching, ini pertama kali di Jawa Barat. Lokasi yang ditinjau nyaman dan strategis, sudah ada 14 MPP di. Indonesian dan beberapa masih bimbingan termasuk Kota Bogor.

“Setelah Kota Bogor ada Cimahi yang ditargetkan kedua dilaunching. Ini pelayanan bukan hanya di pemerintahan daerah tetapi kementrian, BUMN dan bahkan pihak swasta. Bea Cukai, Kementrian Keuangan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah bergabung. Kami berharap selain kemudahan kepada masyarakat, dirasakan kemudahan untuk pengusaha,” tutur Diah.

Diah menjelaskan, selain pelayanan harus dipikirkan kenyamanan, keakuratan dalam pelayanan di MPP jadi tidak banyak cepat tapi tepat. Untuk meningkatkan akuntabilitas, di MPP wajib tampa uang tunai karena itu harus ada sosialisasi yang masiv.

“Kepercayaan kepada pemerintah meningkatkan, akan berpengaruh kepada investasi juga. Dibeberapa negara maju, kegiatan seperti MPP ini sudah berjalan dan memudahkan sekali warganya dalam layanan publik, negara yang sudah menerapkan adalah Ajarbaizan dan Georgia juga menjadi salah satu negara yang fenomenal dalam inovasi layanan publik, salah satunya dengan mendirikan Public Service Hall untuk warganya. Ini yang kemudian direplikasi oleh Kementerian PANRB dengan menerbitkan Permen 23 tahun 2017 tentang MPP,” jelasnya.

Diketahui bahwa instansi dan lembaga yang bergabung dalam MPP Kota Bogor antara lain, Kepolisian Resort Bogor, Imigrasi, Bea Cukai, Jasa Raharja, KPP Pratama, DPMPTSP Jawa Barat, BPN, Kemenag, PDAM, Dinas Disdukcapil, Bapenda, Samsat, dan DPMPTSP Kota Bogor sebagai koordinator MPP. (*/Nick)