Pembangunan Jalan Batutulis dan Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas dalam Reses Said Muhamad Mohan

Mediabogor.co, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor Komisi I Fraksi Gerindra, Said Muhamad Mohan, menggelar reses sidang ke-1 tahun 2026 di Rumah Aspirasi, Jalan Sari Gading, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu 27 September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyerap beragam aspirasi masyarakat, khususnya warga Bogor Selatan. Salah satu persoalan yang banyak ditanyakan warga adalah terkait kelanjutan pembangunan jalan Batutulis yang terputus akibat longsor.

Mohan menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk pembebasan lahan dalam APBD Perubahan 2025.

“Awalnya kami berharap bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar 50 persen sesuai yang disampaikan Gubernur. Tapi setelah kami tanyakan ke Bappeda Jabar, ternyata belum ada kepastian. Akhirnya Pemkot Bogor menanggung penuh lewat APBD,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, Untuk pembangunan infrastruktur, lanjut Said Mohan, Pemkot bersama DPRD telah menyiapkan anggaran Rp21 miliar pada APBD Murni 2026. Target penyelesaian proyek diproyeksikan pertengahan 2026.

“Kami tidak mau warga menunggu terlalu lama. Kalau provinsi tiba-tiba membantu, anggaran bisa dialihkan ke kebutuhan lain yang mendesak,” katanya.

Selain masalah jalan, Mohan juga menyoroti persoalan kesehatan. Ia menyebutkan, adanya pengurangan drastis dana bantuan provinsi untuk pembayaran iuran BPJS berdampak pada pemangkasan peserta.

“Dulu Rp23 miliar, kini hanya Rp700 juta. Ini bahaya, bisa mengancam status UHC (Universal Health Coverage) Kota Bogor,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, ia menyinggung keterbatasan jumlah SMP negeri yang tidak sebanding dengan SD negeri. DPRD bersama Pemkot akhirnya sepakat memberikan subsidi Rp3 juta per siswa untuk 2.000 siswa sekolah swasta pada tahun 2026, dengan nilai total Rp 6 miliar.

“Langkah ini solutif, karena membangun sekolah negeri butuh waktu lama. Tapi kualitas sekolah swasta harus disejajarkan dengan negeri,” tegasnya.

Aspirasi lain datang terkait penahanan ijazah oleh sekolah. Said Muhamad Mohan menilai aturan bantuan sosial yang mewajibkan program penebusan ijazah masuk kategori “terencana” justru menyulitkan.

“Ijazah itu kebutuhan mendesak. Kalau harus menunggu satu tahun anggaran, anak-anak yang mau kerja jadi korban. Harusnya tetap tidak terencana agar bisa langsung dieksekusi,” ucapnya.

Reses yang juga dihadiri pengurus RT dan RW ini memberikan ruang dialog langsung. Masyarakat mengaku lebih paham mengenai mekanisme anggaran dan tahapan pembangunan yang seringkali dianggap lambat.

“Alhamdulillah banyak yang tercerahkan. Tugas kami memberi penjelasan agar masyarakat tidak salah persepsi,” tutup Said Muhamad Mohan.