Naik Biskita Transpakuan Masih Gratis, Pemkot Bogor Akan Kaji Tiket Terusan 

 

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pengguna Biskita Transpakuan saat ini belum dipungut biaya alias gratis. Hal karena masih mematangkan rencana penerapana tarif Biskita Transpakuan sebesar Rp5.500.

 

“Pertimbangannya tarif yang kita-kira sesuai dengan kemampuan masyarakat, ini pak wali kota membutuhkan waktu untuk mempelajari itu,” kata Dedie A Rachim, Kamis (5/1/2023).

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membahas penerapan tarif terusan pada Biskita Transpakuan.

 

Ia juga mencontohkan, ketika pengguna naik dari halte Parungbanteng hendak ke Stasiun Bogor, maka penumpang harus turun di halte Ahmad Yani, dan naik kembali bus dengan rute yang berbeda untuk melanjutkan ke arah Stasiun Bogor.

 

“Koordinasi BPJT ini terkait dengan karcis terusan, kalau memang kita tidak berlakukan tarif terusan, nanti penumpang harus dua kali bayar. Ini sedang kita pikirkan dan juga mendorong IT BPTJ agar dapat menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Dedie. 

 

Dedie menegaskan penerapan tarif terusan sendiri dibuat agar meringankan biaya yang dikeluarkan pengguna Biskita Transpakuan saat mulai diberlakukan nantinya.

 

“Misalkan begini, bayar sekali di halte Parungbanteng pukul 09.00, sampai di halte A Yani 09.30 WIB artinya masih satu tarif sampai ke Stasiun Bogor. Tetapi kalau tidak diselesaikan dari sisi sistem (tarif terusan) maka dia akan bayar dua kali,” terang Dedie.

 

Oleh sebab itu, Pemkot Bogor hingga kini belum dapat mengumumkan penerapan tarif Biskita Transpakuan yang sebelumnya dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada awal Januari 2023. Ia menilai penundaan pengumuman tarif Biskita Transpakuan karena beberapa pertimbangan aspek teknis yang musti diselesaikan. 

 

Ketika di tanya soal besaran tarif Rp. 5.500, Pemkot Bogor masih mengkaji terkait Ability To Pay (ATP) yaitu Kemampuan masyarakat dalam membayar tarif dan Willingness To Pay (WTP) atau kemauan masyarakat dalam membayar tarif yang ada. 

 

“Jadi dua unsur ini yang masih kita proses untuk didata dan dikaji, ini pak wali sedang mempelajari, sedang berfikir termasuk juga karcis ini bisa menjadi karcis terusan, karena kalau Rp5.500 tidak diberlakukan karcis terusan tarifnya ketinggian,” ungkapnya. 

 

“(Jika tidak ada penerapan karcis terusan) maka dari Parungbanteng ke Stasiun harus bayar Rp11. 000. (Artinya) sehari Rp22.000. Kalau menurut pertimbangan pak wali masih terlalu mahal,” tandasnya. (ANDI)