Masyarakat Keluhkan BPJS PBI Dinonaktifkan, Teh Fetty Angraenidini Turun Langsung ke Bogor

Mediabogor.co, BOGOR – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Fetty Anggraenidini melakukan Pengawasan terkait Penyelenggaraan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 soal pelayanan sosial dan kesehatan.

Fetty mengaku telah mendapat keluhan masyarakat terkait banyaknya bantuan BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan. Untuk itu, dia pun mengundang Dinas Sosial (Dinsos)Kota Bogor untuk menjelaskan secara langsung kepada kesehatan.

Kegiatan pengawasan dan sosialisasi tersebut berlangsung di Gedung Thoha Building, Jalan H.M. Syarifudin, Kelurahan, Sindang Barang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin 6 Oktober 2025.

Fetty mengatakan, diundangnya Dinsos Kota Bogor di dalam kegiatannya itu untuk mengangkat isu-isu sosial terkait adanya penurunan anggaran BPJS Kesehatan PBI dan bantuan sosial (bansos) lainnya melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN di Kota Bogor.

“Kenapa demikian, karena kami para anggota DPRD Jawa Barat banyak mendapat keluhan masyarakat terkait BPJS PBI dinonaktifkan. Makanya, kegiatan pengawasan ini kami mengundang Dinas Sosial untuk menjelaskan hal itu,” kata Fetty kepada Bang Jems dilokasi.

Politisi cantik asal Garut yang kerap disapa Teh Fetty itu menjelaskan, bahwa anggaran APBD Provinsi Jawa Barat untuk BPJS PBI dipangkas dari sekian miliar rupiah, kini hanya Rp700 juta. Hal itu dilakukan karuan saat ini Presiden Prabowo Subianto memiliki program-program unggulan, program pilihan yang secara otomatis harus diikuti oleh gubernur, walikota, bupati hingga jajarannya senpai ke tingkat bawah.

“Seperti kita ketahui bersama ada beberapa program unggulan presiden, diantaranya soal Danantara, MBG dan Koperasi Merah Putih yang itu mungkin terkena dampak pada program bantuan BPJS PBI, infrastruktur, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita ya harus mengikuti arahan tersebut,” jelasnya.

Meski begitu, kata Fetty, jangan sampai program kesehatan terlalu terdampak, sebab sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan jangan sampai dikorbankan. Untuk itu, dirinya akan mencari cara supaya BPJS PBI tetap terbayarkan, tetap berjalan dengan baik.

“Kita akan terus dorong di tingkat provinsi untuk anggaran APBD ke Kota Bogor, kalau dari pusat kita akan coba dorong melalui perwakilan perwakilan kita yang ada di DPR RI, untuk provinsi juga akan masuk di Banggar ketika rapat banggar akan kita dorong juga, di komisi 5 juga kita akan dorong juga. Semoga membuahkan hasil, karena sangat kecil sekali ya Rp700 juta (untuk BPJS, red), kasian Pemda Kota Bogor,” ujar Fetty.

Sementara Kepala Dinsos Kota Bogor, melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Yosep Berliana mengatakan, bahwa kehadiran dinsos ini untuk mensosialisasikan penggunaan DTSEN sebagai basis pemberian bantuan sosial BPJS, PKH dan lainnya untuk dijadikan bahan informasi kepada masyarakat.

“Tadi juga ada beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait kondisi di lapangan, karena pada prinsipnya DTSEN ini belum sempurna, masih dalam proses perbaikan maupun proses ground checking dan lain sebagainya, yang nantinya akan engarah kepada ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan.,” kata Yosep.

Yosep menuturkan, bantuan sosial ini disesuaikan dengan kategori jenisnya, dari mulai bantuan BPJS PBI, PKH dan BSM. “Nah bantuan BPJS PBI APBD saat sudah diangka 180 ribuan dan sebetulnya ini ranahnya Dinkes, kita terkait dengan bagaimana proses pendataan dari penerima bantuan ini. Kemudian PKH masih diangka 80 ribuan,” ucapnya.

Terkait pendataan yang nantinya menjadi big data DTSEN, lanjut Yosep, bahwa Dinsos Kota Bogor telah mengumpulkan para kasi kemas kelurahan dan operator untuk segera melakukan Ground checking data. Tetapi dirinya menegaskan bahwa pihaknya tidak punya data, hanya mengkrosing data dari berbagai sumber,

” Nah, data-data inilah yang kemudian kita verifikasi kevalidannya di lapangan. Siapa tahu dari data ini ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal ataupun kondisi kondisi lain yang menjadikan data itu harus di verifikasi,” bebernya.

“Pak Kadis pun menargetkan untuk tahap awal di kelurahan ini sampai akhir Oktober itu sudah selesai di verval, dan itu menjadi basis data pertama kita walaupun memang baru berapa persen,” pungkasnya. (Ery)