LMND Eksekutif Bogor Mengecam Keras Kebijakan DPR dan Pemerintah yang Tidak Berpihak Kepada Rakyat

Mediabogor.co, BOGOR – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bogor menyampaikan sikap keras terhadap serangkaian kebijakan nasional yang dinilai menyakiti kepentingan rakyat kecil. Sorotan utama tertuju pada kebijakan tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan, yang memantik kemarahan publik.

Muhamad Zikri Cahyadi, Sekretaris LMND Bogor, menyebut kebijakan ini mencerminkan ketidakpekaan elit politik terhadap krisis multidimensi yang tengah dialami masyarakat.

“Saat rakyat harus mengencangkan ikat pinggang untuk bertahan hidup, para wakil rakyat justru mengamankan kenyamanan pribadi mereka dengan dalih tunjangan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” ujar Zikri dalam keterangan tertulis, Jumat (29/08).

Kritik LMND Terhadap Arah Kebijakan Nasional

LMND Bogor menilai bahwa bukan hanya kebijakan tunjangan DPR yang bermasalah. Banyak kebijakan nasional lain yang tidak berpihak pada rakyat, antara lain:
• Minimnya anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2025.
• Kenaikan tarif energi yang membebani rakyat tanpa subsidi memadai.
• Kurangnya perlindungan terhadap buruh, petani, dan pelajar.
• Pembiaran terhadap PHK massal dan perampasan tanah.
• Kriminalisasi terhadap aktivis dan pembungkaman suara-suara kritis di masyarakat.

“Negara ini seolah dijalankan untuk segelintir elit. Apa gunanya demokrasi jika kebijakan-kebijakan yang dihasilkan justru memiskinkan rakyat?” tegas Zikri.

Tuntutan terhadap Polri: Evaluasi Aparat Keamanan!

LMND Bogor juga mengecam brutalitas aparat keamanan dalam pengamanan aksi, yang baru-baru ini memakan korban jiwa. Dalam sebuah aksi nasional, pengemudi ojek online (ojol), saudara alm. Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis barakuda milik kepolisian di tengah kerumunan.

“Dalam pengamanan aksi kemarin, telah menimbulkan korban jiwa. Saudara alm. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, dilindas oleh barakuda dalam kerumunan hingga meninggal dunia. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini tragedi kemanusiaan yang menyisakan luka kolektif. Ini duka bersama. Jangan sampai ada lagi nyawa rakyat kecil melayang hanya karena aparat gagal mengedepankan kemanusiaan. Evaluasi total Polri adalah keharusan!” tegas Zikri.

Sikap dan Seruan LMND Bogor

Merespons kondisi ini, LMND Bogor menyatakan empat tuntutan utama:
1. Menolak segala bentuk kebijakan yang memanjakan elit dan menyengsarakan rakyat.
2. Menuntut DPR dan pemerintah untuk segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang tidak adil secara sosial.
3. Mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersatu dalam gerakan menuntut keadilan anggaran dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
4. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Polri, termasuk:
• Penghentian kekerasan terhadap demonstran dan warga sipil.
• Penindakan terhadap aparat yang melakukan pelanggaran HAM.
• Penataan kembali peran Polri agar mengedepankan prinsip perlindungan dan pelayanan, bukan represif dan brutal.

Seruan Moral: “Tolak Tunjangan Elit, Evaluasi Polri, Wujudkan Negara Berpihak ke Rakyat!”

LMND Bogor mengajak seluruh mahasiswa, pelajar, buruh, petani, dan masyarakat luas untuk tidak diam melihat ketidakadilan yang dilembagakan.

“Selama negara ini dijalankan tanpa nurani dan aparat menjadi alat kekuasaan, mahasiswa tidak akan diam. LMND Bogor akan terus berdiri bersama rakyat dan melawan kebijakan yang tidak adil. Ini bukan hanya tentang tunjangan DPR — ini tentang arah bangsa dan keselamatan rakyat,” tutup Bung zikri sekretaris lmnd bogor.