Kunker DPRD Pandeglang ke Pasar Gembrong Sukasari, Belajar Tata Kelola Pasar BUMD Kota Bogor

Mediabogor.co, BOGOR — Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, menyambut kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang di Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi banding terkait pengelolaan pasar berbasis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang hingga kini belum diterapkan di Kabupaten Pandeglang.

“Mereka melihat tentang tata kelola pasar. Jadi ini adalah studi banding karena di Pandeglang belum ada BUMD Pasar, sementara di Kota Bogor kita sudah membentuk BUMD sejak 2009,” ujar Jenal Abidin. “Sekarang kami sedang melakukan pengembangan bisnis, salah satunya lewat revitalisasi pasar agar pendapatan perusahaan tidak hanya bergantung dari sewa kios atau retribusi saja, tapi juga dari unit usaha lainnya.”

Jenal menjelaskan bahwa saat ini Perumda Pasar Pakuan Jaya mengelola 14 pasar di Kota Bogor, yang sebagian besar telah dikembangkan menjadi pasar semi modern. Meskipun dari sisi fisik telah mengalami modernisasi, namun nilai-nilai budaya pasar tradisional seperti aktivitas tawar-menawar tetap dipertahankan.

“Bangunan pasar sudah modern, tapi budaya tradisional masih ada. Bahkan untuk pembayaran, kita sudah gunakan QRIS dan barcode supaya pelanggan bisa lebih mudah, khususnya yang tidak membawa uang tunai,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, Yanto, menyampaikan kekagumannya terhadap sistem pengelolaan pasar di Kota Bogor yang menurutnya sangat tertata dan profesional.

“Kami datang ke sini ingin melihat bagaimana sistem pengelolaan pasar yang sudah di-BUMD-kan. Di Pandeglang, pasar masih dikelola oleh dinas. Kami ingin kaji, apakah lebih efektif tetap di bawah dinas atau dialihkan menjadi BUMD,” ungkap Yanto.

Menurutnya, meski Kabupaten Pandeglang memiliki 10 pasar aktif dan banyak pasar kecil lainnya, pengelolaannya masih belum optimal. Salah satu tantangan utama adalah efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Pengalaman kami, dulu pernah membiayai BUMD untuk suplai beras senilai Rp2 miliar, tapi uangnya habis dan orang-orangnya tidak jelas keberadaannya. Ini jadi pelajaran agar kami tidak salah langkah kedua kalinya,” ujarnya.

Yanto berharap ke depan pengelolaan pasar di Pandeglang bisa lebih efektif, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan setidaknya mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah daerah.

“Kami ke Bogor untuk belajar, berguru. Meskipun nanti tidak bisa sama persis, minimal ada pola yang bisa kami adopsi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pengelolaan pasar di Pandeglang,” pungkasnya.