KPP Gelar Aksi di Depan Disdik Kota Bogor, Kritik Proses Tender Proyek SDN Cimanggu

Mediabogor.co, BOGOR — Sejumlah orang yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa damai untuk menyuarakan keprihatinan terhadap proses tender dan pelaksanaan proyek pembangunan SDN Cimanggu. Aksi yang berlangsung tertib ini digelar di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, Selasa 29 Juli 2025.

Dalam aksinya, peserta membawa spanduk dan membagikan selebaran berisi kritik terhadap proses pengadaan yang dinilai tidak transparan. Sebagai bentuk protes simbolik, massa juga membakar ban bekas.

Sebelumnya pada tanggal 15 Juli 2025, Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya juga melakukan aksinya di lokasi pembangunan.

Koordinator aksi, Awaludin, menyoroti peran PT Aulia Berlian Konstruksi yang dinilai tidak layak menangani proyek pemerintah karena terindikasi melakukan berbagai pelanggaran, termasuk dalam aspek keselamatan kerja (K3).

“Kami menemukan langsung di lapangan bahwa para pekerja tidak dibekali alat pelindung diri (APD) yang layak. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma keselamatan kerja,” tegas Awaludin dalam orasinya.

Lebih lanjut, KPP Bogor Raya mengungkapkan bahwa PT Aulia Berlian Konstruksi juga pernah menangani sejumlah proyek bermasalah di berbagai daerah. Di antaranya proyek perpipaan di Kabupaten Bandung yang terkendala suplai material dan pelunasan upah pekerja, serta proyek air bersih di Dusun Jumprit, Kabupaten Temanggung, yang mangkrak dengan progres hanya mencapai 40 persen.

Di Kabupaten Majalengka, perusahaan yang sama juga disebut terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai tidak transparan dan hasil pembangunannya tidak sesuai rencana awal.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, KPP Bogor Raya mendesak agar PT Aulia Berlian Konstruksi dicoret dari daftar penyedia jasa pemerintah.

“Kami meminta audit investigatif oleh APIP, BPKP, atau BPK, termasuk terhadap penggunaan dana muka proyek SDN Cimanggu,” kata Awaludin.

KPP juga menuntut agar proses tender proyek SDN Cimanggu ditinjau ulang dan dokumen kualifikasi penyedia diumumkan secara terbuka kepada publik demi mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa.

Tak hanya itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kemungkinan adanya praktik mafia proyek dalam proses pemilihan penyedia.

“Kami tidak anti-pembangunan. Tapi kami menolak keterlibatan penyedia yang tidak mengutamakan keselamatan kerja dan tidak bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan,” ujarnya.

KPP Bogor Raya pun mendesak DPRD Kota Bogor, khususnya Komisi III, untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memutus kontrak proyek SDN Cimanggu melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor.

“Kami tidak ingin SDN Cimanggu menjadi korban proyek gagal. Komisi III harus berani bersikap! Jika tetap dibiarkan, kami menilai DPRD ikut membiarkan pembiaran terhadap praktik bobrok,” ujar juru bicara KPP.

KPP bahkan menyebut akan membuka data dan fakta di hadapan publik jika tuntutan mereka tidak direspons.

“Kami tidak datang membawa basa-basi. Kami membawa fakta. Jika proyek ini tidak dihentikan, kami akan melanjutkan aksi dan membuka data secara terbuka kepada publik,” tambahnya.