Komisi lll DPRD Kota Bogor Sidak Proyek SD Gang Aut, Temukan Kelalaian dan Evaluasi Keselamatan Jadi Sorotan

Mediabogor.co, BOGOR – Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan SD Gang Aut pada Rabu, 25 Juni 2025. Sidak ini dilakukan menyusul insiden tragis yang menewaskan salah satu pekerja akibat tertimpa reruntuhan tanah dalam proyek tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi. Heri mengungkapkan kekecewaannya atas tidak hadirnya pihak pengawas maupun pelaksana proyek di lokasi saat kejadian.

Hal ini sangat kita sesalkan karena untuk kegiatan pembangunan sebesar ini para penanggung jawab di lapangan tidak ada di lokasi sehingga terjadilah musibah tersebut.

“Kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Kami temukan pengawas bangunan dan pelaksana proyek tidak berada di tempat saat kejadian. Ini sangat kita sesalkan. Hal ini sangat kita sesalkan karena untuk kegiatan pembangunan sebesar ini para penanggung jawab di lapangan tidak ada di lokasi,” ujar Heri di lokasi.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti hak-hak pekerja yang menjadi korban, termasuk kejelasan terkait kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita tidak mendapat jawaban pasti dari pihak proyek soal BPJS. Ini menjadi catatan penting. Setiap proyek Pemkot Bogor wajib sesuai ketentuan dan standar, termasuk kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja,” tegasnya.

Heri menambahkan, pihaknya akan mengambil keputusan dalam rapat internal terkait kelanjutan proyek.

“Kami akan menilai, apakah proyek ini perlu dihentikan sementara karena ada pelanggaran serius, atau ada opsi lain. Semua akan dipertimbangkan dengan masukan dari berbagai pihak,” tambahnya.

Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi III, Benninu Argoebie, menekankan pentingnya standar keselamatan sebagai prioritas utama. “Setiap proyek strategis di Kota Bogor ke depan harus memperhatikan keselamatan kerja secara maksimal. Penggunaan APD wajib di pakai. Keselamatan nomor 1,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan di lapangan. “Pengawas itu dibayar untuk mengawasi, jadi tidak boleh absen di lokasi. Mereka yang pertama kali menentukan mana pekerjaan yang berisiko dan mana yang aman,” lanjut Benninu.

Dalam sidak tersebut, Komisi III juga mempertanyakan keberadaan konsultan pengawas dan kejelasan struktur organisasi proyek. “Tadi kita tanya kantornya di mana, mereka bingung. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bahkan direktur proyek juga tidak hadir, katanya sedang berada di Pangandaran,” tambah Ben.

Anggota Komisi III lainnya, Subhan, turut menyoroti kekeliruan dalam tahap perencanaan proyek. “Ada kekurangan dari perencanaan yang menjadi wewenang Disdik. Ini akan kami jadikan bahan evaluasi ke depan,” jelasnya.

Subhan berharap ke depan semua OPD, termasuk Disdik, lebih selektif dan teliti dalam merancang, mengelola, serta mengawasi proyek-proyek besar agar kejadian serupa tidak terulang.

Komisi III DPRD Kota Bogor dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan menghadirkan pihak Dinas Pendidikan, kontraktor, dan pihak terkait lainnya untuk mendalami temuan lapangan dan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penghentian sementara proyek.