Komisi IV Berkomitmen Terus Mengawal Mendorong Alokasi Anggaran Insentif Guru Ngaji dan Kader Posyandu.

MEDIABOGOR.CO, BOGOR- Pada tahun depan, Komisi IV DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Bogor akan berusaha untuk memastikan 1.000 guru ngaji di Kota Bogor mendapatkan insentif.

Mereka sedang berkomitmen untuk mengawal dan mendorong alokasi anggaran insentif tersebut melalui APBD 2024.

Selain itu, Komisi IV juga berupaya untuk mengawal biaya operasional bagi kader pos yandu dan relawan kemanusiaan kebencanaan.

Anggota DPRD Kota Bogor dari Komisi IV dari Partai NasDem, Devie Prihartini Sultani (DPS) mengaku tengah memperjuangkan penambahan insentif bagi 1.000 guru ngaji yang berada di Kota Bogor.

Saat ini, DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar mengalokasikan insentif bagi guru ngaji pada APBD tahun anggaran 2024.

“Ya kami dari komisi IV DPRD memperjuangkan untuk penambahan insentif 1000 guru ngaji agar bisa mendapatkan perhatian Pemkot Bogor dengan mendapatkan BOP,” ucap Devie Prihartini Sultani, Rabu 30 Agustus 2023.

Menurut dia wanita yang akrab disapa DPS ini, DPRD Kota Bogor melalui badan anggaran berkomitmen untuk mengawal insentif guru ngaji dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (TAPD). Di mana, saat ini sudah dibahas saat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Walaupun mungkin angkanya belum fantantis namun komisi IV merasa berkepentingan untuk bersama-sama memperhatikan para guru ngaji di kota Bogor ini,” papar DPS.

Kemudian, dijelaskan DPS Komisi IV juga tengah memperjuangkan biaya operasional (BOP) untuk kader pos yandu baik di strata mandiri maupun madya. Sebab, selama ini para kader di wilayah ini mempunyai tugas yang tidak ringan dan juga sebagai garda terdepan di tingkat wilayah untuk memastikan bahwasanya anak-anak penerus bangsa ini dalam keadaan sehat sejak dini.

“Tahun depan kami juga mengawal para relawan kemanusiaan kebencanaan yang berada di dinsos dan BPBD agar BOP mereka di setarakan dengan para PKWT lain sesuai standar,” bebernya.

Politisi NasDem itu juga menilai pekerjaan mereka tidak ringan dan bahkan beresiko tinggi dan tidak mengenal waktu. “Itulah yang kami perjuangkan untuk masyarakat yang membantu pemerintah kota Bogor dalam menjalani tugasnya,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri. Menurut dia, sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Kota Bogor merasa sangat perlu untuk mendorong adanya penambahan insentif bagi guru ngaji di Kota Bogor.

“Kami ingin memastikan bahwa didalam mata anggaran APDB 2024 terdapat anggaran untuk insentif bagi guru ngaji,” kata Akhmas Saeful Bakhri.

Selama ini, para guru ngaji sudah memberikan dukungan untuk mencerdaskan anak-anak di Kota Bogor. “Tentunya kami juga harus bisa memberikan perhatian kepada mereka,” tukas dia.

Pada tahun 2022, sebanyak 600 guru mengaji di seluruh kecamatan se-Kota Bogor mendapat kartu ATM BJB dan kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Penyerahan itu menjadi atensi dan perhatian Pemkot Bogor atas ikhtiar para guru ngaji yang telah mencetak generasi Qurani.

Diketahui, dari 2.800 guru ngaji menjadi 3.000 guru ngaji penerima insentif. Di mana, insentif guru ngaji sebesar Rp 150 ribu akan diberikan setiap bulan setelah dipotong premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan, sejak 2018 Pemkot Bogor telah memberikan insentif bagi para guru ngaji. Pemkot Bogor pun terus berusaha memberikan perhatian lebih, yakni dengan memberikan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

Dia berharap, program ini bisa terus berjalan agar para guru ngaji di Kota Bogor tetap mendapat perhatian. (NK)