KDM Telanjangi ‘Borok’ Pemkab Bogor Soal Eksploitasi Kaki Gunung Salak. Begini Kata Pakar Kebijakan Publik

Mediabogor.co, BOGOR – Sorotan tajam dilontarkan Gubernur Jawabarat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) terkait bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di kawasan kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Dalam inspeksi terbaru yang diunggah melalui akun pribadinya, KDM menyebut aparat pemerintah daerah, mulai dari camat hingga bupati, turut andil dalam kerusakan lingkungan akibat pemberian izin eksploitasi kawasan resapan.

“Pak camat pernah kasih rekomendasi? Sudah, katanya atas persetujuan warga. Tapi harusnya itu dikaji dulu, jangan main setuju aja,” kata Dedi.

Ia menuding rekomendasi warga seringkali didapat lewat praktik manipulatif. “Warganya disuruh tanda tangan, dikasih Rp100 ribu dan sembako. Sekarang banjir, baru teriak-teriak,” tambahnya.

KDM juga mengkritik sikap pejabat daerah yang dinilai minim pemahaman soal budaya dan lingkungan. “Bogor itu kalau pejabatnya nggak ngerti ilmu karuhun ya rusak, seperti sekarang. Rusak di mana-mana,” ujarnya.

Namun demikian dalam dialognya, pihak pengusaha PT Rejo Sari Bumi sempat membela diri, dan menyatakan bahwa rekomendasi izin pembangunan dikeluarkan oleh kementerian pusat, bukan hanya dari tingkat daerah. Sementara menanggapi itu, pengamat Politik dan pakar kebijakan publik dari LS Vinus, Yusfitriadi, menilai pernyataan KDM justru menyesatkan.

Ia menekankan bahwa dasar ruang kawasan tersebut memang “clean” untuk pemanfaatan, namun esensinya bukan untuk dieksploitasi.

“Harusnya jadi kawasan ekowisata, bukan pembangunan gedung. Kalau memang peduli lingkungan, KDM seharusnya berani menghentikan eksploitasi kawasan hulu Gunung Salak dengan mendesak rekomendasi dari provinsi, bukan hanya menyalahkan pemda yang hanya mengeluarkan izin operasional,” ujarnya.

Yusfitriadi bahkan meragukan keseriusan Dedi dalam menjaga lingkungan. “KDM berani tidak melawan kebijakan kementerian pusat? Atau hanya untuk bikin konten saja? Kan Faktanya, 33 titik eksploitasi di kawasan Puncak yang disegel, tidak pernah ditindak sampai akhirnya terjadi bencana terus-menerus,” tandasnya.