Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kumpulkan Kepala Daerah di Balai Pakuan Pajajaran, Ini yang Dibahas

Mediabogor.co, BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi dan akan membentuk tim monitoring serta satgas MBG provinsi sebagai langkah awal sebelum terbentuknya satgas resmi dari pemerintah pusat.

“Kerangka kerja yang dilakukan ke depan sambil menunggu perpres adalah membentuk tim evaluasi dan monitoring. Satgas MBG provinsi akan mengawasi seluruh pelaksanaan, mulai dari penyiapan dapur, proses memasak, jadwal masak, pengiriman bahan, hingga pemeriksaan kelayakan makanan,” ujar Dedi Mulyadi saat berkoordinasi dengan kepala Daerah Se-Jawa Barat bertempat Balai Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, pemeriksaan kualitas pangan tidak boleh dilakukan oleh guru, melainkan oleh tim khusus yang ditunjuk. Selain itu, di setiap kabupaten akan dibentuk lembaga aduan. Guru maupun siswa dapat melaporkan jika terdapat masalah terkait kualitas, kuantitas, maupun porsi makanan.

“Alokasi Rp10 ribu per porsi tidak boleh berkurang karena keuntungan sudah disiapkan Rp2 ribu. Jika berkurang, ada tiga implikasi: sanksi administratif, penghentian kemitraan, dan pidana korupsi bila terbukti ada penggelapan dana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jabar juga mengusulkan pembangunan dapur di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa di atas 1.000 orang. Upaya ini diharapkan dapat melibatkan peran orang tua sebagai relawan dalam pengelolaan MBG.

Selain itu, Gubernur Dedi menekankan pentingnya merekrut tenaga kerja lokal serta mencatat pasokan bahan pangan MBG dalam data statistik Bappeda. Dengan begitu, program ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi di tengah berkurangnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah.

“MBG harus menjadi bagian dari penggerak ekonomi lokal, bukan hanya soal pangan siswa, tapi juga soal perputaran ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik inisiatif Pemprov Jabar. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mendukung penuh keberlangsungan program MBG di daerah.

“Saya diundang Gubernur Jabar untuk membicarakan pelaksanaan MBG. Kami sepakat bekerja sama agar program ini sukses. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional akan mengalokasikan kurang lebih Rp50 triliun untuk Jawa Barat. Dana ini dianggap sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, namun seluruh pelaksanaannya tetap dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya.