Gelar Audiensi dengan Wakil Walikota, KPP Bogor Raya Kritik Dinas Sosial

Mediabogor.co, BOGOR – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menggelar audiensi dengan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Muttaqin, di Balai Kota Bogor, Selasa 11 Maret 2025.

Dalam audiensi tersebut, hadir Kepala Dinas Sosial Dani Rahadian, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Retno, perwakilan BPJS, serta Koordinator PKH Kota Bogor

Pertemuan ini kata Ketua Beni Sitepu mengatakan, menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelayanan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, terutama terkait pemutusan layanan BPJS dan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemutusan (cut-off) BPJS di Dinas Sosial yang dilakukan setiap pukul 10.00 pagi, serta ketidaktertiban dalam pendataan penerima PKH. KPP Bogor Raya menilai kondisi ini merugikan warga miskin dan meminta agar Dinsos Kota Bogor segera dievaluasi.

“Dalam audiensi ini kami menyampaikan kritik terhadap kebijakan Cut Off atau pemutusan BPJS di Dinsos yang di lakukan setiap pagi, serta ketidaktertiban dalam pendataan penerima PKH. Kondisi ini merugikan warga miskin,” ungkapnya.

Beni Sitepu kembali menegaskan tuntutannya agar Dinas Sosial Kota Bogor segera dievaluasi secara menyeluruh.

“Wakil Wali Kota Bogor merespons dengan menyatakan akan membawa hasil audiensi ini dalam rapat internal dan menyampaikannya langsung kepada Wali Kota Bogor untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Muttaqin, mengapresiasi kritik yang disampaikan oleh KPP Bogor Raya.

Ia langsung menginstruksikan Dinas Sosial untuk segera menyebarluaskan pengumuman kepada masyarakat terkait reaktivasi BPJS bagi warga miskin yang dinonaktifkan. Selain itu, ia juga meminta Dinas Kesehatan memastikan rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada warga miskin meskipun BPJS mereka masih dalam proses pengaktifan kembali.

Tak hanya itu, Jenal Muttaqin menegaskan pentingnya validasi data penerima PKH agar benar-benar tepat sasaran.

Ia berencana menginstruksikan seluruh lurah di Kota Bogor untuk memastikan penerima PKH adalah warga yang benar-benar membutuhkan.