Fraksi PAN DPRD Kota Bogor Silaturahmi dengan PGRI dan BMPS, Bahas Komitmen Pendidikan untuk Masyarakat Kurang Mampu

Mediabogor.co, BOGOR – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor melaksanakan silaturahmi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Selasa (16/7).

Pertemuan ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi agar tidak ada siswa baru, khususnya dari keluarga kurang mampu, yang putus sekolah di Kota Bogor.

Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PAN, Safrudin Bima, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menggali masukan dari para pengelola lembaga pendidikan swasta serta memastikan bahwa akses pendidikan tetap terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berdiskusi dan mendengarkan langsung keluhan dari PGRI dan BMPS, terutama mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan pendidikan. Pada intinya, kami ingin memastikan tidak ada anak dari keluarga tidak mampu yang putus sekolah,” ujar Safrudin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap laporan masyarakat, termasuk kesulitan membayar biaya sekolah. Semua informasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lapangan agar penanganan lebih tepat sasaran.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor lainnya dari Fraksi PAN, Karina Soerbakti, menyebut bahwa pertemuan tersebut masih dalam tahap awal brainstorming dan belum menghasilkan keputusan konkret.

“Diskusi hari ini masih tahap awal, namun sangat penting karena kita saling berbagi isu dan tantangan. Ke depan, tentu kolaborasi lintas stakeholder sangat diperlukan,” ujarnya.

Senada, Achmad Rifki Alaydrus, juga dari Fraksi PAN, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendorong upaya pemerataan pendidikan, termasuk dengan kemungkinan mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) terkait subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Sekolah secara jumlah mungkin sudah cukup, tinggal bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan subsidi. Fraksi PAN siap memperjuangkan regulasi melalui Komisi IV dan Bapperida agar pendidikan gratis dan adil bisa dirasakan masyarakat tidak mampu,” katanya.

Sementara itu, Hakanna, anggota DPRD Kota Bogor lainnya dari PAN, menegaskan pentingnya klasifikasi data penerima manfaat agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.

“Tadi disampaikan masukan dari BMPS, agar penerima manfaat disesuaikan klasifikasinya. Ini penting agar mereka yang benar-benar tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kami akan mendorong hal ini sebagai bentuk komitmen Fraksi PAN untuk kemajuan pendidikan di Kota Bogor,” pungkasnya.