FKPP Gelar Aksi di DPRD : Tolak Trase Baru Jalan Batutulis di Kawasan Cagar Budaya

‎Mediabogor.co, BOGOR – Forum Kabuyutan Pakwan Pajajaran (FKPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bogor, Kamis (13/11/2025). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk membatalkan pembangunan trase baru Jalan Batutulis yang dinilai melanggar kawasan Cagar Budaya.
‎
‎Ketua FKPP, Gugum Gumelar, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, asalkan tidak merusak situs bersejarah atau melanggar ketentuan pelestarian cagar budaya.
‎
‎”Kami tidak menolak pembangunan, asal jangan melanggar. Kami hanya menolak jika pembangunan jalan melewati kawasan Cagar Budaya Batu Tulis,” ujar Gugum kepada wartawan.
‎
‎Menurut Gugum, lahan yang kini direncanakan untuk proyek jalan baru merupakan bagian dari kawasan Cagar Budaya berdasarkan hasil penelitian Arkeologi Nasional (Arkenas) pada 2009 dan pemasangan plang resmi Cagar Budaya pada 2013.
‎
‎”Itu jelas kawasan cagar budaya. Tahun 2009 Arkenas sudah menetapkan, tahun 2013 dipasang plang resmi. Tapi sekarang ada yang bilang itu bukan cagar budaya, aneh. SK-nya memang belum ada, tapi banyak cagar budaya di Bogor juga belum ber-SK. Miris, perhatian pemerintah terhadap pelestarian sangat lemah,” katanya.
‎
‎
‎FKPP juga menyoroti lemahnya peran Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Bogor dalam upaya pelestarian. Mereka menilai sejumlah situs bersejarah di Bogor kini terancam rusak akibat minimnya perlindungan dari pemerintah daerah.
‎
‎Dalam aksinya, FKPP membawa dua tuntutan utama yakni, Mengembalikan rencana trase jalan ke jalur lama agar tidak melintasi area cagar budaya dan memproses hukum pihak-pihak yang dianggap telah merusak kawasan Cagar Budaya Batu Tulis.
‎
‎”Kami sudah lapor ke polisi hampir 20 hari lalu, tapi belum ada tindak lanjut. Jadi hari ini kami datang lagi untuk menuntut keadilan. Kalau tuntutan kami tidak digubris, kami akan tetap bertahan di sini,” kata Gugum.
‎
‎Ia juga meminta agar dibentuk tim kajian independen yang melibatkan Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah 9 Jawa Barat dan Arkenas, karena pihaknya mengaku tidak lagi mempercayai hasil kajian internal Pemkot Bogor.
‎
‎”Kami minta BPK 9 dan Arkenas turun langsung. Mereka sudah punya data awal, tinggal diverifikasi lagi. Jangan hanya pakai kajian sepihak dari Pemkot,” tegasnya.
‎
‎Aksi yang diikuti sekitar seratus perwakilan dari berbagai organisasi di bawah FKPP ini disebut sebagai “peringatan awal” kepada Pemkot Bogor.
‎
‎Gugum menyebut, bila tidak ada tanggapan serius, ribuan massa dari berbagai kasepuhan dan organisasi adat di wilayah Jawa Barat seperti Cirebon, Sumedang, dan Banten akan bergabung dalam aksi lanjutan.
‎
‎”Ini baru tekanan awal. Kalau tidak ada hasil, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. Kami akan pasang badan untuk melindungi tanah karuhun kami, bahkan sampai berdarah-darah,” tandasnya.