Fadli Zon Kesal Insentif Nakes Belum Cair

Mediadepok.co, DEPOK – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zona geram karena tidak kunjung cairnya insentif bagi para tenaga kesehatan atau nakes. Kondisi di Indonesia dibandingkan dia dengan di Inggris yang membayar lebih insentif Nakes yang menangani pasien COVID-19.

Fadli Zon mengatakan, Nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan sebaran Covid-19 di setiap negara. Bahkan di Inggris, nakes dianggap layaknya seorang pahlawan.

“Di Inggris, tenaga kesehatan dianggap sebagai pahlawan sepanjang pandemi yang merawat dan menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya yang dilansir pada Jumat 23 Juli 2021.

Dia mengatakan, Pemerintah Inggris memberi tambahan gaji bagi mereka karena memiliki kontribusi yang besar dalam menyelamatkan negara. Pemerintah Inggris akhirnya menambah gaji mereka hingga 3 persen di tahun ini.

Perlakuan ini tentu berbeda dengan di Indonesia. Dimana peran tenaga kesehatan tampak diabaikan dalam menangani pandemi. Setidaknya, hal itu tercermin dari masih banyaknya insentif Nakes yang belum dicairkan.

“Sementara di sini, masih banyak insentif nakes belum dibayar. Ada apa?” tutur Fadli Zon.

Menjawab pertanyaan Fadli ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan, sampai dengan 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) baru mencapai Rp2,09 triliun atau setara 23,66% dari pagu yang sebesar Rp 8,85 triliun.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengungkapkan realisasi penyaluran insentif nakes tersebut adalah akumulasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ardian merinci, sampai dengan 17 Juli 2921 penyaluran tambahan insentif di daerah kabupaten/kota sebesar Rp 1,31 triliun atau setara 18,99% dari pagu yang sebesar Rp 6,92 triliun. Kemudian, realisasi penyaluran insentif nakes di pemerintah provinsi sudah tersalurkan Rp 780,9 miliar atau 40,43% dari pagu yang sebesar Rp 1,93 triliun.

“Kami berharap penyaluran insentif nakes terus digenjot oleh pemda. Kami berharap sampai dengan akhir Juli 2021 realisasinya bisa mencapai 50% atau sama dengan pemerintah pusat,” kata Ardian dilansir dari CNBC, Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut, Ardian menjelaskan sejumlah pemerintah daerah telah melakukan refocusing anggaran untuk penyaluran insentif nakes, di pemerintah provinsi sudah melakukan refocusing sebesar Rp 1,93 triliun.

“Dengan anggaran terbesar pada DKI Jakarta dan terkecil Bangka Belitung. Tiga provinsi tidak menganggarkan insentif tenaga kesehatan, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua,” tutur Ardian.

Sementara itu, dari 503 kabupaten/kota yang melakukan refocusing, terdapat 452 daerah yang menggeser anggarannya untuk insentif tenaga kesehatan. Namun, terdapat 51 daerah yang tak mengalokasikan anggaran untuk tenaga kesehatan daerah.

Adapun realisasi provinsi dan kabupaten/kota untuk belanja penanganan COVID-19. Sampai dengan 17 April baru terealisasi 18,75% dari pagu yang sebesar Rp 11,7 triliun atau baru dibelanjakan Rp 2,19 triliun.

Rinciannya, realisasi dana penanganan COVID-19 di kabupaten/kota sebesar Rp 1,57 triliun atau 17,94% dari pagu Rp 8,77 triliun dan provinsi sebesar Rp 619 miliar atau 21,17% dari pagu Rp2,92 triliun. Lalu, realisasi anggaran untuk vaksinasi di provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 120,94 miliar. Angka itu setara dengan 11,26% dari pagu Rp 1,07 triliun. (Jar)