DPRD : Utang 5.6 Miliar Bukti Perencanaan RS Lapangan Tidak Bagus

Mediabogor.co, BOGOR- Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Jawa Barat Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan adanya penunggakan pembayaran pengadaan alat kesehatan (Alkes) sebesar 5,6 miliar ke pihak ketiga.

Menurutnya hal itu bukti pengelolaan dan manajemen RS Lapangan khusus pasien Covid tidak bagus. “Memang pendirian RS Lapangan berdasarkan kedaruratan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga ada anggaran bersumber dari APBN, itupun sudah sesuai aturan. Tapi kajian komprehensif dan perencanaan seperti apa? Toh kenyataannya terdapat masalah soal alkes yang masih terhutang,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri kepada wartawan, Kamis (22/4) lalu.

Menurut dia, ketika menyangkut pelayanan masyarakat yang menggunakan biaya besar, seharusnya ada kajian dan perencanaan yang matang, yang dilakukan oleh RSUD, baik dari aspek pelayanan, teknis medis, dan unsur penunjang lainnya.

Politisi PPP ini menilai bahwa tunggakan pembayaran alkes disinyalir lantaran adanya kesalahan perencanaan terutama kajian dan perencanaan yang tidak matang.

“Seharusnya, pada saat akan diputuskan, RSUD yang saat itu dipercaya mengelola RS Lapangan sudah melakukan dan memberikan kajian dengan berbagai pertimbangan. Tentunya dengan selalu memberikan beberapa opsi sampai hal yang terburuk terjadi. Kajian tersebut pun seharusnya mempertimbangkan aspek prosedural serta regulasi,” imbuhnya.

Ia menuturkan bahwa alasan kedaruratan dalam perkara RS Lapangan tidak boleh dijadikan pembenaran hingga kajian dan perencanaan pun tidak ada.

“Dalam kajian perencanaan, seharusnya mempertimbangkan bagaimana mengamankan kebijakan yang akan diambil nantinya sesuai aturan,” katanya.

Pria yang akrab disapa ASB ini melanjutkan, akan menjadi tidak fair apabila salah satu OPD nantinya dijadikan kambing hitam atas semua kesalahan prosedur. “Perlu diingat sejak awal DPRD tak pernah dilibatkan dalam pendirian RS Lapangan,” imbuhnya.

Sebagai mitra kerja, kata dia, Komisi IV seharusnya dilibatkan agar dapat memberi masukan mengenai formulasi kebijakan, sehingga saat pelaksanaan akan lebih optimal.

Bahkan, sambung ASB, pasca penutupan RS Lapangan DPRD pun belum mengetahui bagaimana pola antisipasi pemkot dalam menekan persebaran Covid-19.

“Ketika RS Lapangan ditutup, Pemerintah menyampaikan skema penanganan covid pasca Idul Fitri jangan sampai nanti dijadikan alibi kembali,” katanya. (Nick)