DPRD Kota Bogor Siapkan Tiga Skema Bagi Warga Terdampak Proyek Rel Ganda

mediabogor.com, Bogor – Ketua sementara DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto turun langsung meninjau dan berdialog bersama warga yang terdampak proyek jalur ganda rel kereta api di Kampung Parung Jambu RW 10, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (18/9/19) sore.

Usai berdialog dengan warga, Atang mengatakan bahwa dirinya menyayangkan sosialisasi dan persiapan dilakukan secara singkat, bahkan sampai saat ini belum jelas jumlah dana kerohiman yang akan di berikan PT. KAI kepada warga yang terdampak.

“Setelah pimpinan definitif sudah dilantik, kami akan segera mengundang pihak pihak terkait baik itu Pemkot Bogor, PT KAI, pemprov Jabar, pemerintah pusat untuk minta penjelasan program ini seperti apa dan skema yang disiapkan warga seperti apa,” ucap Atang.

Lanjut Atang, ada tiga hal yang akan di sampaikan kepada pihak-pihak terkait proyek jalur ganda rel kereta api, pertama pihaknya akan mengusulkan agar waktu yang di berikan kepada warga mengosongkan tempat tinggalnya bisa di perpanjang. “Jadi kalau sekarang di beri waktu tiga bulan, bisa tidak jika diperpanjang sampai empat sampai enam bulan sehingga masyarakat bisa memberikan persiapan yang lebih matang lagi,” katanya.

Kedua, dirinya akan menanyakan dana kerohiman yang seandainya terlalu rendah, meskipun warga ini tinggal di tanah Pemerintah tetapi setidaknya Pemerintah harus memperhatikan hajat hidup warganya. “Ketiga, kita akan pikirkan skema relokasi mereka seperti apa, apakah Pemda memiliki aset tanah dan bangunan yang dapat menampung warga sementara atau permanen,” ujarnya.

Dari ketiga langkah itu, tambah Atang DPRD Kota Bogor akan mencoba mencari rumusan terbaik untuk warga yang terdampak proyek tersebut. “Kita akan mencoba mencari rumusan terbaik untuk warga, minimal adalah dampak yang paling dirasakan warga. Jadi itu perlu duduk bersama antara Pemda, pemerintah pusat serta PT KAI,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang terdampak proyek jalur ganda rel kereta Nurhamawati (66) menjelaskan jika memang ada penggusuran dirinya menerima saja, karena memang rumah yang dia bangun berada di tanah milik pemerintah.

“Tapi yang menjadi sedih jadi jauh sama anak, saudara, dan tetangga yang sudah biasa kumpul dan pengajian bareng. Soal di gusur ngga apa apa yang penting ada penggantinya dan saya punya rumah lagi dan saya minta di berikan tempat yang layak,” terangnya. (*/d)