DJP Lakukan Pemecahan Wilayah Kerja Dari 11 Unit Kantor Menjadi 22, Salah Satunya Di Kantor Pajak Madya Bogor

DJP Lakukan Pemecahan Wilayah Kerja Dari 11 Unit Kantor Menjadi 22, Salah Satunya Di Kantor Pajak Madya Bogor

Mediabogor.com, BOGOR – Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan dan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemecahan wilayah kerja atas 11 unit kantor menjadi 22 unit kantor baru dan pembentukan unit baru, yaitu kantor pelayanan pajak madya bogor.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Catur Rini Widosari mengatakan, DJP Jawa Barat III memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

“Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Jawa Barat III sebanyak 11 KPP, yakni KPP Pratama Bogor, KPP Pratama Ciawi, KPP Pratama Cileungsi, KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Sawangan, KPP Pratama Depok Cimanggis, KPP Pratama Bekasi Utara, KPP Pratama Bekasi Barat, KPP Pratama Bekasi Selatan, KPP Pratama Pondok Gede dan KPP Madya Bogor,” ungkapnya, usai meresmikan kantor KPP Madya Bogor, Jalan Pangrango No. 23, Kecamatan Tengah, Kota Bogor, Senin (01/10/18).

Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Madya Bogor, lanjutnya, adalah sebanyak 1095 WP dengan rincian 809 WP berasal dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III.

“Ada 286 WP berasal dari KPP diluar Kanwil DJP Jawa Barat III,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan bertambahnya jumlah unit kerja, pengawasan perpajakan yang dilakukan DJP dapat lebih optimal dan efektif.

“Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program belanja pemenrintah, termasuk dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat yang turut hadir dalam peresmian KPP Madya Bogor sangat mengapresiasi.

Menurutnya, launching ini bisa menjadi awal baru yang memberikan semangat lebih bagi keluarga besar KPP untuk menunaikan salah satu tugas mulia bagi negara yaitu mengumpulkan pajak.

“Kita sangat memahami bersama bahwa penerimaan pajak memiliki arti sangat penting dalam kaitan keberlangsungan pembangunan di negeri ini, karena pajak merupakan komponen penerimaan negara terbesar untuk membiayai pembelanjaan negara,” pungkasnya.