Dishub Kota Bogor Gelar Apel Besar, PJ Walikota Sampaikan Ini

Mediabogor.co, BOGOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menggelar apel besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman perkantoran Dishub Kota Bogor, Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Selatan pada Jum’at 2 Agustus 2024 siang.

Dalam apel ini Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari menyampaikan agar jajaran Dishub sering ke lapangan dan tentunya menyelesaikan persoalan peralihan transportasi massal.

“Saat saya bertugas di Dishub Provinsi Jawa Barat sedikit mengetahui Dishub Kota Bogor, saya juga beberapa kali dahulu waktu itu pernah berapa kali ke sini. Masalahnya masih sama, berkutat pada masalah sarana prasarana, masalahnya sama berputar di masalah aset. Karena ini masih aset Provinsi Jawa Barat, ya nanti coba kami komunikasikan dengan provinsi,” ungkap Hery kepada wartawan.

Hery melanjutkan, sehingga pihaknya tidak punya kapasitas untuk bisa meningkatkan kualitas bangunan dan segala macam. Karena asetnya masih aset Provinsi Jawa Barat, nanti segera komunikasi dengan bapak Gubernur Jawa Barat mengenai hal ini. Tentunya dengan kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat.

“Ya, kemudian juga tadi dibahas pesan-pesan, intinya apa yang harus fokus paling tidak shadow target yang saya targetkan ke Dishub di periode tahun 2024 ini dan kebetulan satu timeline dengan masa periode Pj saya ada fokus-fokus yang ingin saya pesankan kepada Dishub,” terang Hery.

Hery menjelaskan, salah satunya adalah terus kaji berkaitan dengan transportasi alternatif publik karena Kota Bogor sekarang tengah menggemborkan untuk menghentikan izin Angkot, kemudian untuk mereduksi angkot yang ada dengan konversi 2 menjadi 1 dan seterusnya. Angkot semakin berkurang, tetapi belum punya alternatif untuk masyarakat, terutama yang masih bermobilisasi menggunakan Angkot.

“Ya, ini kan kasihan masyarakat pengguna Angkot, nanti mau pakai apa mereka, masa jalan kaki?. Akhirnya nanti lama-lama beli motor semuanya, kalau tambah macet akan jadi masalah baru. Itu pesan saya, terus dikaji paling tidak nanti tahun 2025 bisa mengeksekusi langkah-langkah konkretnya. Karena tidak mungkin di tahun 2024 kami eksekusi. Banyak hal berkaitan dengan itu, karena ruang ruang fiskal untuk bergerak saya tidak luas, karena saya datang di tengah-tengah tahun,” jelasnya.

Hery memaparkan, tetapi mudah-mudahan tahun 2025 ada konsep-konsep baru, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya untuk urusan berhubungan. Kedua juga soal perparkiran dan dukungan di lapangan, antisipasi kedepannya kepada para ASN harus mau ke lapangan jangan selalu mengandalkan PPPK dan teman-teman PKWT di lapangan.

“Meskipun jumlahnya sama-sama banyak ya 200-an lebih, PNSnya juga 200-an. Saya arahkan kedepan tadi, pemetaan masalah di lapangan, bergantian jangan hanya dibiarkan ke bidang lalu lintas, tapi dari bidang yang lain juga ikut ke lapangan sekalian,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan, terkait dengan tugas-tugas Dishub yang selama ini sudah berjalan, memang pertama harapan pak Pj Wali Kota karena Dishub ini langsung juga bersentuhan dengan masyarakat, untuk tetap jaga sikap, jaga mental karena berhadapan dengan masyarakat.

“Tentunya ini memang harus disikapi dengan baik, juga tidak tersulut, tidak terpancing, tapi kami bekerja dengan baik. Untuk hal kedua terkait penataan-penataan dengan peralihan atau transformasi nantinya public transport yang selama ini sudah berjalan. Tapi kemudian ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti pengurangan jumlah Angkot yang tengah berjalan dan kemudian juga harus dipikirkan penggantiannya,” tegasnya.

Marse menambahkan, kemudian nanti setelah jumlah angkot ideal, masyarakat harus terlayani dengan public transport yang lebih baik. Tahapan ini dititip oleh pak wali, supaya untuk terus dilakukan kajian-kajian lebih baik. Dishub akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun di Provinsi Jawa Barat.

“Pak Pj wali kota juga siap membantu, siap mendorong apabila diperlukan untuk beliau langsung yang akan mengkoordinasikan terkait dengan kewenangan. Hal kedua kaitan dengan situasi sarana prasarana yang ada ya, kita tahu bersama bahwa kantor ini asetnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Harapannya nanti, kami berharap Pj Wali Kota Bogor juga bisa mendorong kembali, karena surat permohonan untuk dihibahkan atau dialihkan kepada Pemkot Bogor sudah kami sampaikan,” jelasnya.

“Ya, tinggal nanti mungkin dorongan dari pimpinan dari Pak Pj wali kota kepada pak Gubernur Jawa Barat, kemudian ditingkat lanjuti di BPKAD Provinsi Jawa Barat untuk bisa dialihkan. Sehingga kami bisa lebih intens untuk menata kawasan atau kantor kami sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin kaitan dengan program di lapangan, ya baik dari penataan lalu lintas, kemudian perparkiran, kemudian titik-titik rawan kemacetan dan sedang kami tindaklanjuti bersama,” pungkasnya. (Ery)