Disdik Kota Bogor Klaim PPDB Berjalan Lancar

 

Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi menuturkan, PPDB tahun 2022 ini pihaknya mengevaluasi dari sistem zonasi, zonasi yang tahun sebelumnya zona 1, 2 dan 3 tidak ada kuota presentase. Untuk tahun ini zona 1,2 dan 3 diterapkan persentase, diberikan persentase sesuai zonasinya dan zonasi 1 tentu lebih tinggi. Untuk zona 2, 3 dan 4 tentu ada hitungannya lebih kecil.

 

“Nah, tujuannya apa diberikan persentase ini?, tujuannya untuk memberikan azas keadilan bagi masyarakat yang selama ini di zona 4, pasti tidak sama sekali dapat,” ungkap Hanafi didampingi Sekdisdik Kota Bogor Dani Rahardian dan Kabid SMP, Yosep Berliana pada Kamis (21/7/2022) siang.

 

Hanafi memaparkan, dengan animo masyarakat yang cukup tinggi, masuk ke negeri ini tahun ini yang daftar itu kurang lebih 14 ribu lebih hampir 15 ribu sedangkan daya tampung tetap. Sehingga tentunya terbatas, sama halnya dengan tahun lalu.

 

“Sehingga kami evaluasi PPDB tahun ini pun, tidak juga bisa memuaskan semua pihak. Tapi, paling tidak kami lakukan evaluasi secara terus menerus. Karena, rasio yang daftar dengan yang diterima jauh sekali. Sedangkan sekolah SMP di Kota Bogor itu terbatas. Evaluasi itu merupakan langkah jangka pendek, jangka panjangnya kami akan menambah sekolah di titik-titik yang notabene masyarakat kita yang merasa tipis berkesempatan masuk negeri,” jelasnya.

 

Hanafi membeberkan, seperti Bogor Timur, kemudian Bogor Utara yang berbatasan dengan Sukaraja, untuk radius jauh ke sekolah terdekat. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi jangka panjang untuk Disdik. Ada juga yang sudah lakukan dengan pemkot adalah membangun sekolah satu atap. Sekarang sudah masuk ke tahun ketiga. 

 

“Semoga tahun ke empat selesai tahun 2023 selesai dan tahun 2024 bisa digunakan, paling tidak masyarakat yang disekitaran zona Tanah Sareal bisa sekolah SMP dan SD. Nantinya untuk SMP di sekolah satu atap menjadi SMP Negeri 21 dan SD Kencana. Yang lain saya akan melihat SD yang memungkinkan, seperti Bogor Timur ada beberapa sekolah yang dijadikan SMP nanti,” bebernya.

 

Hanafi mengaku, pihaknya tengah melakukan pengkajian untuk memungkinkan marger sekolah SD yang luas tanahnya cukup besar juga memungkinkan untuk SMP. Ada kemungkinan SD  Duta Pakuan 1 dan Cimahpar 5. 

 

“Nah kami pengkajian dulu, karena memerger tidak sederhana. Kami merger apabila rasional untuk dilakukan, baru dilaporkan ke kementerian.  Paling tidak masyarakat yang ada di Tanah Baru, Cimahpar, untuk bisa terfasilitasi. Selama ini kan harus ke SMPN 15 di daerah Pomad dan SMP 20 jauh lah. Kemudian di Bogor Timur pun demikian. Orang Bogor Timur itu hanya mengandalkan SMPN 18 yang notabenenya jauh,” paparnya.

 

Hanafi membeberkan, paling tidak rasionya di Kota Bogor ada 30 SMP, itu baru sarana prasarana. Belum berbicara tenaga pengajar dan tenaga pendidik. Yang jadi persoalan kan hari ini adalah persoalan kekurangan guru dan sebagainya.

 

“Tapi, kan kita tidak melihat dari sisi itu. Kendala-kendala itu kan bukan merupakan sesuatu yang membuat kami pesimis. Kami akan lakukan terus apapun alasannya masyarakat kita butuh sekolah, kita kan mengejar capaiian sekolah. Capaian sekolah kita kan baru 10,3 persen, kalau dianalogikan kan baru kelas 11 SMA. Pemerintah kan bikin sekolah formal dan nonformal. Yang usia sekolah tetapi tidak sekolah kami giring ke non formal dengan harapan capain sekolah bisa tercapai,” beber Hanafi.

 

Hanafi menjabarkan, total yang mendaftar padandua tahap PPDB tahun 2022 itu kurang lebih 14 ribu lebih, tetapi yang diterima 5.600. Tentunya lebih banyak yang tidak diterimanya. Ada beberapa sekolah yang normatif tidak penuh. Ada yang masih kosong. Seperti SMPN 17 masih difasilitasi.

 

“Kan sekarang ga mungkin juga orang Bogor Selatan sekolah di Tanah Sareal, ga mungkin. Pasti orang Tanah Sareal sekolah di wilayah yang sama.Tanah sareal mana saja?, Kayu Manis ada SMPN 16, nah untuk Cimanggu zona 1 ke SMPN 5, pertanyannya keterima atau tidak?. Kenapa tidak diterima?, kan tidak paham masyarakat. Zona 1 sampai 3 kan hanya menunjukan masyarakat di mana dia tinggal. Tapi kan ditentukan oleh kuota. Sekarang yang di zona 1 misal 20 orang, yang daftar 30 orang. Kan itu tidak masuk 10, itu masyarakat harus tahu,” tuturnya.

 

Hanafi menambahkan, tentunya yang tidak diterima di SMP negeri, ada SMP swasta sebanyak 107 sekolah. Untuk swasta juga pastinya dibantu pemerintah ada dana BOS dari pusat dan dana BOS dari Kota Bogor. Artinya membantu operasional swasta untuk pendidikan. Walaupun sekarang masihmenarik iuran daru orang tua, tetapi tidak memberatkan.

 

“Cuma masyarakat kan menerjemahkannya berbeda. Sekolah di negerinya seperti apa kan tidak tahu. Ya, memang sekolah di negeri tidak memikirkan biaya,” imbuhnya. (Nick)