Dewan Minta Duit Rp14 Miliar untuk Warga yang Tak Pernah Tersentuh Bantuan

Mediabogor.co, BOGOR  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor meminta bantuan Rp14 miliar untuk subsidi pasca kenaikan BBM diberikan kepada masyarakat yang tak pernah tersentuh bantuan pemerintah.  

 

 

“Kami berharap yang dibantu itu yaitu orang yang belum pernah dibantu oleh program yang lain,” kata anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana.  

 

Ruhiyat menyebut, banyak  bantuan sosial maupun bantuan lainnya yang didistribusikan Pemkab Bogor, diberikan kepada warga yang pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sementara, kata dia, masih banyak masyarakat kabupaten Bogor yang belum sama sekali tersentuh bantuan atau program apapun dari pemerintah.  

 

“Jadi tidak double program.  Karena di lapangan sering terjadi seperti itu, padahal hari ini masih ada kelompok masyarakat miskin. kita berharap program ini tetap sasaran. Jangan lu lagi lu lagi,” paparnya. 

 

Sehingga, ia meminta kepada pemkab Bogor agar lebih selektif dalam menyeleksi penerima bantuan itu. 

 

“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tersentuh, padahal secara ekonomi perlu dibantu. Saya berharap ke pemkab Bogor untuk selektif, agar anggaran ini tepat sasaran,” ungkapnya.  

 

 

Sebelumnya,  pemerintah  Kabupaten (Pemkab) Bogor  menganggarkan Rp14 miliar untuk subsidi masyarakat imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menyampaikan bahwa bantalan subsidi itu merupakan tindak lanjut dari intruksi Presiden Joko Widodo yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). 

 

“Angka ini merupakan hasil rasionalisasi APBD 2022 untuk bantalan bagi UMKM, angkutan umum dan lainnya, dampak dari kenaikan BBM,” kata Teuku,  Rabu (7/9)

 

Teuku mengaku, pemkab Bogor belum merumuskan secara detail untuk penyaluran bantuan tersebut. 

 

“Kita sedang formulasikan cara penyaluran nya, misalnya UMKM apakah nanti UMKM untuk bantalan itu melalui, Dinas UMKM atau melalui kegiatan,” paparnya. (Mug)