Dana Haji Digunakan Untuk Pembangunan Miekarta? Anggota Komisi V DPR RI:Ini Kok Aneh

mediabogor.com, Jakarta – Beredar kabar bahwa dana haji yang dibidik Pemerintah akan diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur yang akan mendukung mega proyek kota terpadu Lippo Group, Meikarta.

Hal ini dilihat dari ada enam proyek infrastruktur prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, ‘mengepung’ kota terpadu Meikarta tersebut. Bahkan, Meikarta dalam promonya memasang enam proyek Pemerintah sebagai infrastruktur yang diandalkan. Ini dapat dilihat di website meikarta.com. Rencana ini langsung mendapatkan tanggapan keras dari legislator.

“Ini kok aneh, proyek pemerintah malah dijadikan ajang promosi perumahan. Apalagi proyek ini sebagiannya mangkrak,” ucap Anggota Komisi V DPR RI Moh Nizar Zahro

Ia pun mengingatkan jangan sampai pemerintah menggunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur, terlebih proyek tersebut hanya untuk mendukung fasilitas swasta.

Tak hanya mempersoalkan Penggunaan dana haji, Politisi Gerindra ini menilai promosi yang dilakukan oleh pihak Meikarta itu termasuk pembohongan publik. Karena keenam proyek itu belum ada kejelasan keberlanjutannya.

“Bagi saya Meikarta telah melakukan pembohongan. Selain karena belum mendapat izin dari pemerintah propinsi Jawa Barat, ternyata promosi dengan memanfaatkan infrastruktur pemerintah yang sebagiannya mangkrak. Perumahan ini harus mendapat teguran dari pemerintah,” cetusnya Politisi Dapil Jatim XI ini.

Ia pun mengatakan nantinya akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi V untuk memanggil kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat  (PUPR) atas keberadaan enam proyek itu.

“Komisi V mendesak agar kementerian terkait untuk mengusut dan melaporkan pada komisi V DPR RI sejauh mana progres proyek yang kini dijadikan promosi oleh Meikarta,” ujarnya.

“Karena jangan sampai Meikarta sengaja melakukan hal ini demi meraup untung dalam menarik uang muka konsumen. Yang bisa saja jumlahnya mencapai ratusan miliar,” tandasnya.

Lebih lanjut, Nizar menyerukan agar pemprov Jabar segera melarang proyek pemerintahan Meikarta itu. “Ini harus disegel,” tutup Ketua PP Satria Gerindra ini.

(sumber:garudayaksa.com)