Dahysat! Tunjangan DPRD Kabupaten Bogor Hampir Tembus Rp100 Juta Sebulan

Mediabogor.co, BOGOR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor baru-baru ini menjadi sorotan publik, yakni terkait besaran tunjangan yang diterima ketua hingga anggotanya selama per bulan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023, setiap wakil rakyat di Bumi Tegar Beriman itu tercatat mendapatkan berbagai macam tunjangan.

Diketahui, tunjangan itu meliputi refresentasi keanggotaan, jabatan, paket, alat kelengkapan DPRD, komunikasi, perumahan, transportasi, pakaian anggota Legislatif, kesehatan, hingga dana operasional pimpinan.

Bahkan, nilainya sangat mencengangkan, yakni Ketua DPRD bisa meraup Rp91,5 juta per bulan, Wakil Ketua Rp86,7 juta per bulan, dan anggotanya Rp74,7 juta per bulan.

Mirisnya, besaran tunjangan tersebut seolah berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor masih sangat besar yang mencapai 446,8 ribu jiwa atau 7,05 persen dari jumlah penduduk yang ada.

Kemudian, tingginya angka pengangguran yang mencapai 2,86 juta orang di Kabupaten Bogor menjadi persoalan yang seolah dianggap hal sepele.

Lalu, tingginya jumlah anak putus sekolah yang mencapai angka 59 ribu menjadi ironi tersendiri.

Menanggapi hal itu, Pengamat dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi melihat adanya ketimpangan moral antara pejabat dewan dengan rakyatnya.

“Masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak, jalan yang rusak, badai PHK marak. Oleh karena itu, saya mendorong DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh,” ujar Yusfitriadi kepada Mediabogor.co saat dikonfirmasi, Selasa, 9 September 2025.

Saat ini, Yus meminta DPRD Kabupaten Bogor menunjukkan empati dan keprihatinannya terhadap rakyat dengan cara menurunkan nominal tunjangan yang fantastis tersebut.

“Selain itu, komunikasi yang baik dan intensif dengan masyarakat harus menjadi sprit inti untuk menyerap aspirasi yang diwakilinya,” tuturnya.

“Jangan sampai fenomena Kabupaten Pati dan konsolidasi Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat terjadi seperti beberapa hari lalu, masyarakat nantinya bisa menumpahkan krisis kepercayaannya jika wakil rakyatnya tidak memiliki empati dan keberpihakan terhadap rakyat,” tandasnya.

(Ergun)