Kepala BPS Kota Bogor, Dariyanto menjelaskan TPT diukur dengan mengambil indikator orang yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja. (NK: Mediabogor.co)

BPS Jabar Mencatat Angka Pengangguran Kota Bogor Menduduki Posisi Tertinggi.

MEDIABOGOR.CO, BOGOR- Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bogor pada tahun 2022 mencapai 10,78 persen, sehingga Kota Bogor menduduki posisi tertinggi dalam tingkat pengangguran di wilayah Jabar. Kabupaten Bogor berada di urutan ketiga dengan presentase 10,64 persen, sedangkan Kota Cimahi berada di urutan kedua dengan presentase 10,77 persen.

Meskipun demikian, BPS Jabar mencatat bahwa TPT di Kota Bogor cenderung menurun setiap tahun sejak 2020. Pada tahun 2020, TPT di Kota Bogor mencapai 12,68 persen dan berada di posisi ketiga. Pada tahun 2021, TPT di Kota Bogor turun menjadi 11,79 persen namun tetap menduduki posisi ketiga di Jabar.

Kepala BPS Kota Bogor, Dariyanto, menjelaskan bahwa TPT diukur dengan mengambil indikator orang yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja. Orang yang diukur adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas namun masih mencari pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan, dan tidak sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga,” kata Dariyanto, saat usai rapat dengan komisi lV DPRD, Kota Bogor, Selasa 28 Juni 2023.

Selain itu menurutnya, tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor memiliki potensi dampak terhadap tingginya angka kemiskinan di kota tersebut. Adapun, dampaknya juga dapat dirasakan dalam meningkatnya tindak kriminal dan masalah sosial lainnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, mengingatkan Pemerintah Kota Bogor, khususnya Wali Kota Bogor Bima Arya, untuk tidak panik dalam menghadapi masalah ini. Pihaknya mengajak Pemerintah Kota Bogor untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bogor.

Selain pandemi Covid-19, terdapat banyak indikator lain yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bogor,” ucap Atty.

Oleh karena itu Atty menegaskan, Pemerintah Kota Bogor perlu berusaha keras untuk menangani masalah ini dan mengejar ketertinggalan.

Komisi IV DPRD Kota Bogor akan mengeluarkan rekomendasi dan merancang konsep serta rekomendasi tersebut agar dapat dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor,” tutupnya.

Berita Terkait

Berikan Komentar